Kamis, 22 Februari 2018

Resmikan Kantor OJK, Gubernur Olly Optimis OJK Mampu Cegah Investasi Bodong

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE meresmikan Gedung Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado, Kamis (22/2/2018) pagi.

Orang nomor satu di bumi nyiur melambai itu optimis dengan kehadiran kantor operasional OJK yang representatif tersebut mampu meningkatkan kapasitas kerja seluruh jajaran OJK, utamanya dalam mendukung progres pembangunan perekonomian di Sulut.

"Saya yakin dengan adanya gedung ini akan mengoptimalkan tugas OJK dalam memberikan pengaturan dan pengawasan terbaik di sektor jasa keuangan," katanya.

Disamping itu, Olly juga mengingatkan jajaran OJK untuk terus berupaya mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Sulut.

"Jangan ada lagi masyarakat Sulut yang dirugikan karena investasi bodong seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Karena itulah peran OJK sangat diperlukan untuk mencegah investasi bodong," tandas Olly.

Diketahui, peran OJK tidak hanya mengawasi dan mengatur sektor perbankan, namun juga mengawasi dan mengatur industri keuangan lainnya, seperti lembaga keuangan non bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya.

Lebih jauh, Gubernur Olly mengapresiasi peranan OJK dalam mendorong Bank SulutGo sebagai bank dengan kinerja keuangan yang bagus dan mampu meningkatkan kemampuan bisnis serta kontribusi terhadap pembangunan Sulut.

"Saya sangat merasakan peranan OJK di Sulawesi Utara. Karena peranan OJK sehingga Bank SulutGo meraih prestasi yang baik," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengapresiasi peranan Gubernur Olly yang telah menyediakan gedung milik Pemprov Sulut untuk digunakan sebagai kantor operasional OJK. Dirinya optimis dengan fasilitas itu semakin memperkuat komitmen OJK dalam mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

"Kami berterimakasih kepada Gubernur Olly Dondokambey atas dukungannya. Fasilitas ini sangat mendukung upaya kami untuk melindungi kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan OJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara Elyanus Pongsoda menyebutkan komitmen OJK terhadap prinsip-prinsipnya dalam melaksanakan tugas di bumi nyiur melambai.

"OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness), " ungkapnya.

Usai penyampaian sambutan, Gubernur Olly Dondokambey dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menandatangani prasasti peresmian kantor perwakilan OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.

Adapun kegiatan itu turut dihadiri Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Soekowardojo dan perwakilan dari lembaga keuangan di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Komitmen Tentang Pelayanan Publik, Wagub Kandouw Saling Tukar Informasi Perijinan Di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Bali


Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw didampingi oleh Plt Kadis Penanaman Modal dan PTSP Sulut Henry Kaitjily mengadakan kunjungan kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.yang diterima  langsung oleh Kepala Dinas  Ida Bagus Made Parwata, SE., MSi di ruang kerjanya  kamis  (22/02/2018) siang kemarin
.
Menurut Wagub Kandouw kunjungan kerja ini  adalah untuk  saling tukar menukar informasi dan best practices tentang proses perijinan satu pintu di Provinsi Bali. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya pembenahan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulut menjadi efisien, akuntabel, terbuka dan mencegah praktek korupsi searah dengan komitmen para kepala daerah bersama KPK kemarin  di rakor dan supervisi pencegahan serta penindakan pidana korupsi terintegrasi,  kata Kandouw

Lanjutnya , pertemuan ini merupakan upaya jemput bola dalam  pembenahan pelayanan perijinan satu pintu di provinsi sulut . Pembenahan juga termasuk membuat peraturan gubernur ( pergub ) baru tentang pelimpahan wewenang seluruh pemberian ijin prinsip dan strategis kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ujar Wagub Kandouw.


Sementara itu menurut Kadis Penanaman Modal dan PTSP Ida Bagus Parwata SE M.Si mengatakan semua  perijinan yang menjadi kewenangan Provinsi sudah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi  Bali.
"Kalau di Bali  semua  yang menyangkut perijinan semua telah diserahkan Bapak Gubernur kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, kata Parwata.
Diakhir pertemuan  dilakukan pertukaran cenderamata dan foto bersama dan dalam pertemuan ini turut di hadiri oleh BupatiTonny Supit dan sejumlah pejabat Sitaro.









Rabu, 21 Februari 2018

Bersama KPK, Pemprov Sulut Bertekad Cegah Korupsi Dari Awal

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan kerja sama terkait pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama dituangkan dalam rapat koordinasi dan supervisi "Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi" yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Rabu (21/2/2018) pagi.

Gubernur Olly Dondokambey, SE mengapresiasi peranan KPK dalam penyelenggaraan rakor itu di Sulut. Ia optimis dengan kerja sama ini dapat mencegah tindak pidana korupsi di bumi nyiur melambai.

"Hal ini sangat membanggakan bagi kami karena menjadi provinsi yang dipilih KPK sebagai tempat penyelenggaraan rakor. Acara ini memiliki esensi terhadap penguatan kapasitas bebas dari perilaku koruptif. Ini akan membawa hal yang maju untuk Sulut," kata Olly.

Disamping itu, menurut Olly, agenda rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi ini bernilai konstruktif dalam memantapkan tekad dan menyatukan komitmen semua pemangku kepentingan di Sulut untuk senantiasa memiliki budaya anti korupsi.

"Kegiatan ini akan menyamakan gerak langkah kita dalam upaya pencegahan tindak korupsi, terlebih dengan menyikapi berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, dimana tidak dapat dipungkiri menyangkut oknum pejabat eksekutif dan legislatif," tandasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, rakor yang diluncurkan di Sulut itu ditindaklanjuti dengan pendampingan terhadap 15 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

"Ini komitmen kita bersama antara KPK dengan Pemprov Sulut untuk pemberantasan korupsi yang terintegrasi di seluruh Sulawesi Utara," kata Basaria.

Dijelaskannya, KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan selalu mengamati seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Hasilnya masih terdapat banyak kelemahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK mengambil peran sebagai trigger mechanism dengan mendorong perbaikan pengelolaan sistem-sistem tersebut. Tujuannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah," jelasnya.

Lebih jauh, Basariah menuturkan, KPK berharap dengan koordinasi ini, upaya pencegahan akan meningkat dengan pembangunan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Khususnya yang terkait dengan permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi.

KPK memandang upaya untuk mencegah korupsi di area perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan daerah dimulai dari perencanaan yang baik dan transparan, yang dapat diwujudkan melalui aplikasi e-planning dan e-budgeting.

Sementara itu Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih yang mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi KPK atas terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Dirinya optimis agenda itu mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Kemendagri menyampaikan terimakasih kepada KPK yang berkomitmen melaksanakan pencegahan korupsi di Sulawesi Utara. Kegiatan ini akan mempercepat hadirnya pemerintahan yang bersih. Kemendagri juga berharap jangan terjadi lagi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap penyelenggara negara serta kepala daerah yang berurusan dengan KPK," ungkapnya.

Menariknya, rapat koordinasi itu dirangkaikan dengan penandatanganan 10 komitmen pemberantasan korupsi di Sulut oleh Gubernur Olly, Ketua Deprov Andrei Angouw, Kajati Mangihut Sinaga, SH, Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito serta bupati dan walikota.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Fadli Arif serta para pejabat Pemprov Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Berikut 10 Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Utara.

Kami, pimpinan pemerintahan daerah/kabupaten /kota dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN berkomitmen untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi:

1. Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting.

2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement dan LPSE.

3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perjanjian penelolaan sumber daya alam (SDA) yang terbuka.

4. Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel.

5. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite  integritas, pengendalian gratifitasi, dan pelaporan LHKPN.

7. Membangun sinegritas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDA) dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.

10. Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Selasa, 20 Februari 2018

Gubernur Olly Optimis Pilkada Hasilkan Pemimpin Berkualitas

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018) siang.

Rakornas yang diikuti sebanyak 171 kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia itu bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan menjelang pilkada.

‘’Semua kepala daerah telah sepakat untuk mewujudkan proses Pilkada yang sehat damai dan tertib, dengan harapan terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas,’’ ujar Olly.

Diketahui, sebanyak 6 kabupaten dan kota di Sulut bakal menyelenggarakan pesta demokrasi itu, yakni Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono mengatakan, rakornas diselenggarakan sebagai upaya memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu dalam mengawal Pilkada serentak 2018.

"Pilkada serentak sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan Pilkada yang menggembirakan. Kami semua bersaudara," tegas Sumarsono di hadapan ratusan peserta rakornas.

Peran pemerintah pusat dan daerah, lanjutnya, diperlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan timbul, karena gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung pasangan calon.

Ditegaskannya lagi, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan.

Setidaknya ada tiga tujuan diselenggarakan rapat itu. Pertama, menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang Pilkada. Memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi.

Selanjutnya, mengonsolidasikan segenap aparat pemerintah, Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.

Selain itu, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut Edison Humiang dan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Senin, 19 Februari 2018

Sidang Majelis Sinode GMIM Ke-79 Terus Di matangkan



Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kemarin Senin (19/2) menggelar tatap muka bersama Panitia Sidang Majelis Sinode GMIM ke- 79  dan Panitia Aras Sinode yang dilaksanakan di ruang CJ Rantung. Dalam pertemuan tersebut juga di langsungkan simulasi pengunaan sistem elektronik voting (e-voting). Wakil Gubernur Sulut  Steven O.E Kandouw yang juga Wakil Ketua Panitia  diberi kesempatan pertama kali melakukan simulasi penggunaan sistem e-voting.

Dalam acara Wagub Kandouw mengatakan semua harus bersyukur terhadap bimbingan roh kudus. Menurutnya Tuhan masih menyempatkan untuk acara yang mulia ini. Bebernya, hari ini Ketua Panitia yang juga Gubernur Sulut Olly Dondokambey tidak bisa hadir, karena masih ada acara yang tidak bisa di tinggalkan.

"Saya mengingatkan segala yang kita putuskan bukan parsial tetapi holistik. Kita tetapkan saja semua sesuai kebutuhan, jangan lakukan pemborosan. Panitia juga jangan larut dengan kegiatan yang hedonisme dan matrealisme. Jadi kita lakukan penghematan dalam kegiatan ini," ucap Kandouw.

Dirinya juga mengatakan, untuk teknologi e-voting ini yang akan digunakan itu adalah sumbangan dari teman yang ingin berpartisipasi demi suksesnya kegiatan ini. Karena menurut Wagub kita sama- sama anak Tuhan untuk melakukan  pekerjaan, yang mulia ini.

"Jadi ini sumbangan, kalau tidak percaya silahkan cek di buku pengeluaran ini murni sumbangan, jadi anggaran untuk e-voting ini jangan ada yang beranggapan  yang macam-macam  dan sistem ini akan menciptakan kecurangan. Ini sistem yang bagus, dan akan menghemat, baik anggaran maupun waktu. Jadi saya berharap, sistem ini bisa berlangsung dengan bagus," ungkapnya.



Pimpin Sertijab, Silangen Minta ASN Fokus Pertahankan Prestasi

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS memimpin serah terima jabatan (sertijab) para pejabat di Lingkup Pemprov Sulut yang digelar di ruang C.J. Rantung, Senin (19/2/2018) pagi.

Sertijab itu merupakan tindaklanjut dari pelantikan yang dilakukan pada 8 Februari lalu. Silangen menegaskan, sertijab dilakukan untuk memenuhi kepentingan organisasi dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pelayanan umum.

Serta tentunya sebagai salah satu bentuk pembinaan karier pegawai yang pasti akan memberikan motivasi lebih, bagi para aparatur untuk terus berkarya dan bekerja dalam pengabdian.

"Saya atas nama Pemprov Sulut mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru melaksanakan serah terima. Saya juga memberikan apresiasi atas sinergitas kerja selama ini yang mampu diwujudnyatakan dalam implementasi tugas dan tanggungjawab masing-masing," katanya.

Lanjut Silangen, dirinya meminta seluruh ASN Pemprov Sulut termasuk pejabat yang telah melaksanakan sertijab agar mampu mempertahankan berbagai prestasi gemilang yang diraih Pemprov Sulut pada tahun 2017.

"Tahun lalu, Pemprov Sulut mendapatkan beberapa penghargaan. Ini merupakan kontribusi dari seluruh ASN Pemprov Sulut. Semoga apa yang diraih di tahun 2017 dapat kita pertahankan bahkan kita lampaui di tahun 2018 ini," tandas Silangen.

Diketahui, sejumlah penghargaan yang diraih Pemprov Sulut di tahun 2017 diantaranya : penghargaan dari Kemenkumham RI sebagai provinsi peduli HAM, penghargaan dari Kementerian PU-PR karena telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan perumahan.

Selanjutnya, penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Kemendagri karena berhasil menjamin kebebasan hak sipil, Penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan dan kebudayaan serta berbagai penghargaan lainnya.

Disamping itu, Silangen juga mengingatkan seluruh ASN Pemprov Sulut untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat terlayani dengan baik.

"Sebagai ASN, selain melayani internal, kita juga harus melayani masyarakat dengan optimal," paparnya.

Agenda Sertijab turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang dan Kepala BKD Dr. Femmy Suluh serta para pejabat Pemprov Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Berikut daftar pejabat yang melaksanakan Sertijab berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/04/2018 Tanggal 8 Februari 2018.

1. Adrianus N. Watung.S.H
Menjadi : Komite Audit PT. Bank SulutGo

2. Praseno Hadi, Ak, M.M
Menjadi : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara

3. Asiano Gemmy Kawatu, SE., M.Si
Menjadi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4. Drs. S. J. M. Lucas
Menjadi : Staf Ahli Direksi PT Bank SulutGo

5. Jani Niclas Lukas, S.Pi, M.Si
Menjadi : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Utara

6. Marlone Marsyl Sendoh, SH, M.Si
Menjadi : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara

7. Farly Richard Kotambunan, S.E.
Menjadi : Plh. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembagunan, Ekonomi dan Keuangan

8. Glady Nova Lynda Kawatu, SH, M.Si
Menjadi : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

9. DR. Grubert T. Ughude, SH, MH
Menjadi : Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

10. Dra. Lynda D. Wantania, MM, M.Si
Menjadi : Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

11. Drs. Marhaen Royke Tumiwa, M.Pd
Menjadi : Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

12. DR. Jeti Pulu, S.Sos, M.Si
Menjadi : Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

13. Evans Steven Liow, S.Sos
Menjadi : Kepala Satuan Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara

14. Drs. Meiki M. Onibala, M.Si
Menjadi : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara

15. Ir. Noldy W. D. Liow
Menjadi : Komite Pemantau Resiko PT. Bank SulutGo

16. Drs. Joi Eltiano Bernadin Oroh
Menjadi : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara

17. DR, Drh. Fredrik D Rotinsulu
Menjadi : Widyaiswara Utama Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

18. Fery Roby Jones Sangian, S.Sos, MAP
Menjadi : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Diterima Wagub Kandouw , Dubes Rusia Undang Pemprov Sulut Ikut Festival Indonesia Di Moskow



Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai banyak dilirik oleh beberapa pihak. Kali ini Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Rusia kemarin Senin (19/2) mengunjungi Sulut dan melihat potensi yang ada di bumi nyiur melambai tersebut. Dubes RI untuk Rusia Wahid Supriyadi  mengatakan, kunjungan yang dilakukan hari ini adalah memenuhi janjinya.

"Jadi sebelum saya kembali ke Rusia, saya berjanji untuk mengunjungi Manado, Tomohon dan Bitung. Karena saya melihat peluang yang sangat besar ada di Sulut. Apalagi saat di Rusia, saya mendapatkan bahwa perdagangan antara Rusia dan Indonesia meningkat hingga 40 persen," ucapnya.

Dirinya juga mengatakan, eksport ke Rusia juga adalah produk yang unggulan. Seperti bahan dasar kosmetik serta rempah rempah. Apalagi menurutnya Sulut menjadi produsen hasil perkebunan Pala terbesar di Indonesia.

Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw yang secara langsung menerima Dubes tersebut, menyambut baik dengan niat baik Dubes Wahid Supriyadi untuk membantu kerja sama antara Sulut dan Rusia dibeberapa sektor. Dirinya juga langsung memerintahkan kepala dinas yang terkait untuk berkoordinasi dengan Kabuapaten /Kota untuk ikut berpartisipasi di Festival sekaligus untuk mempromosikan Sulut di Moskow.

"Jadi kita akan bawa produk unggulan dari Sulut untuk ikut dalam festival seperti Cengkeh Pala Ikan Tuna dan lain lain, yang menjadi hasil unggulan kita," sebutnya.