Kamis, 27 Juli 2017

Gubernur Olly Ingatkan Pentingnya Program KB Untuk Kemajuan Sulut

Kependudukan memiliki dua dimensi utama yaitu, kuantitas dan kualitas penduduk

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE, dalam sambutan yang dibacakan Kadisdukcapil dan KB, dr. Bahagia R. Mokoagow pada penandatangan berita acara serah terima Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Ruang C.J Rantung, Kamis (27/7/2017) siang.

"Hal ini berarti setiap penduduk tentu berharap memiliki kehidupan berkualitas, sehingga memerlukan pengaturan pengendalian dan upaya pembangunan kependudukan, karena kualitas merupakan konsep yang relatif abstrak dan perlu di turunkan ke dalam indikator - indikator yang terukur," katanya.

Olly mengingatkan penentu dari masalah kuantitas dan kualitas juga mobilitas penduduk sebagai dinamika interaksi kuantitas dan kualitas.

"Ini terdapat pada aksi yang dilakukan sistem sosial terkecil yang kita sebut keluarga yang di dalamnya terdapat ikatan nilai-nilai yang dianut dan tujuan yang ingin di capai," ujarnya.

Masih dalam sambutan, Olly mengatakan, dengan mencermati signifikannya pertumbuhan penduduk dewasa ini, tentunya sangat berpengaruh pada pencapaian berbagai upaya pembangunan daerah saat ini, yakni usaha pemberantasan kemiskinan, penciptaan ketahanan pangan dan penciptaan kota sehat.

"Apalagi kedepan bangsa kita diproyeksikan akan mengalami bonus demografi yang bisa menjadi peluang bagi kemajuan pembangunan," imbuhnya.

Lebih jauh, Olly menyinggung keberadaan para PKB dan PLKB yang merupakan ujung tombak pengelolaan program KB di lapangan.

"Para penyuluh memegang peranan penting, strategis dan mulia seperti menunjang penurunan angka kematian ibu dan balita, pendewasaan usia pernikahan, pengendalian kelahiran bayi/ penduduk dan hal- hal positif lainnya guna menunjang upaya pembangunan keluarga sejahtera dan berkualitas demi kepentingan masa depan bersama," tandasnya.

Di tempat yang sama, juga digelar penandatanganan berita acara serah terima peralihan status 162 Pegawai Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kabupaten/Kota Se-Sulut menjadi ASN Pemerintah Pusat.

Terkait hal itu, Kepala BKKBN Pusat yang di wakili oleh Inspektur Wil III BKKBN Drs Mustar Riadi mengatakan, penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyuluh Keluarga Berencana ( PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana ( PLKB) secara nasional telah dilakukan pertama kali pada tanggal 14 juli 2017 di bandar lampung dalam acara puncak Hari Keluarga Nasional.

Diketahui, proses pengalihan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana sesuai amanat UU NO 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 404, sekaligus implementasi terhadap peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Namun demikian TMT pengalihan tetap 1 oktober 2016 dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) 1 Januari 2018

Artinya, bahwa segala hak-hak PKB/ PLKB, baik itu hak keuangan maupun kepegawaiannya masih menjadi kewajiban Pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2017 dan akan beralih ke BKKBN TMT 1 Januari 2018 setelah pelaksanaan ( BAST) sesuai dengan amanat pasal 119 ayat 3 PP Nomor 18 tahun 2016, pemerintah daerah masih menyediakan biaya operasional PKB/ PLKB dalam melaksanakan tugas kedinasannya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Drs Narius Auparay M.Si dan perwakilan Forkopimda. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Menristekdikti Mohamad Nasir dan Wagub Steven Kandouw Letakan Batu Pertama Pembangunan Fakultas di Unsrat Manado




Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir bersama Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw dan  Rektor Sam Ratulangi  Ellen J Kumaat    (27/07/2017) kemarin melakukan Peletakan Batu Pertama (Ground Breaking) Gedung Baru Proyek 7 in 1  Universitas Sam Ratulangi di  Manado Turut hadir dalam acara ini Forum Pimpinan Daerah Provinsi Sulut Rektor Unima Paula Runtuwene, Civitas Akademika Sam Ratulangi dan tamu undangan lainnya.

Menristekdikti mengatakan bahwa pembangunan gedung universitas sam ratulangi  yang peruntukanya untuk fakultas hukum,  fakultas teknik dan laboratorium fakultas teknik merupakan proyek pertama dari rencana 7 in 1 Project yang didanai oleh Bank Pembangunan Islam (IDB), Saudi Fund for Development (SFD), dan Pemerintah Indonesia (GOI). Proyek  dalam paket 7 in 1 ini dalam rangka  bagaimana meningkatkan mutu pendidikan kedepan harus lebih baik.
Sarana kita bangun bukan gratis oleh karena saya menuntutnya hanya satu , kualitasnya yang harus ditingkatkan sebab dari proses seleksi kualitas adalah tuntutan yang paling utama, katanya.
Untuk itu saya berharap kepada ibu rektor mudah-mudahan pembangunan universitas ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk universitas sam ratulangi, dan saat ini posisi unsrat dalam akreditasi B seperti yang sudah disampaikan ibu rektor,  karena ini cerminan  kualiatas  mutu pendidikan itu, ternyata sudah mengikuti bimtek pada posisi akreditasi A , untuk itu mudah-mudahan sukses kepada unsrat yang menjadi universitas tinggi yang akan  menjadi akreditasi A ini", ungkap Mohamad Nasir.
Dan ini menjadi tugas para rektor, wakil rektor,  dekan, pembantu dekan, ketua jurusan semua harus kerja keras bersama- sama untuk menjadikan unsrat menjadi lebih maju kedepan menjadi universitas yang berakreditasi A, ini menjadi menjadi tuntutan di era globalisasi yang harus kita lakukan supaya kedepan menjadi lebih baik,   harap Mohamad Nasir.
Dengan dibangun gedung ini mudah-mudahan riset yang dilakukan fakultas hukum dan teknik akan lebih baik,  jangan megahnya gedungnya saja tapi publikasinya tidak ada , tapi paling tidak  kedua fakultas ini budgetkan 15 sampai 20 publikasi internasionalnya maka mereka akan jauh lebih baik kedepan , ujar Mohamad Nasir.
Nantinya di fakultas teknik kita harapkan selain publikasi tetapi  juga menghasilkan prototipe dan inovasi yang akan disumbangkan untuk sulawesi utara dan ini harus kita dorong terus,  tegas Mohamad Nasir.

Kami berharap kontraktor bisa mengerjakan sebaik baiknya pembangunan ini dan pegawas harus bekerja sesuai target dan waktu yang sesuai, kami akan monitor setiap enam bulan, mudahan- mudahan pelaksanaan pembangunan ini selesai dalam waktu yang sesuai dan  unsrat akan mendapatkan gedung yang berkualitas serta mampu menyumbangkan kualitas bagi universitas di sam ratulangi, tutup Memristekdikti Mohamad Nasir
.
Sebelumnya dalam sambutan  Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw mengatakan banyak terima kasih atas perhatian pemerintah pusat akan  sulawesi utara sangat  luar biasa tinggi, termasuk perhatian secara khusus  bapak menteri secara pribadi terhadap sulut, untuk itu selamat datang di  daerah Nyiur melambai ini, land of smiling people, kata Wagub Kandouw.

Daerah sulawesi utara walaupun kita dikategorikan  daerah yang kemampuan fiskalnya menegah, dengan daerah kemampuan fiskalnya biasa-biasa saja, dibandingkan DKI jakarta APBD sekitar 72 trilyun dan tidak bisa dibandingakan dengan kabupaten kutai kartanegara dengan  APBD 6 trilyun kita sulawesi utara  dengan 15 kabupaten / kota  dan provinsi hanya 3 trilyun  tapi meskipun demikian ditengah-tengah kondisi fiskalnya yang mepet , bapak gubernur sudah menetapkan road map bahwa untuk pendidikan kita tidak boleh harus tawar- tawar, anggaran kita  sudah sesuai dengan undang undang, bahwa 20 persen APBD kita dialokasikan untuk pendidikan, kata wagub Kandouw

Dan kita harus berbangga  sesuai laporan menteri keuangan dari 35 provinsi hanya 3 provinsi yang berani laksanakan komitmen seperti itu. Serta  pengalihan SMA dan SMK setelah dilimpahkan ke provinsi kita harus menanggung 7000 pegawai baru yang equivalent pembiayaaan  700 milyar sementara kita ditranfer dari pemerintah pusat hanya 400 milyar jadi harus nombok 300 milyar,  tapi untuk pendidikan kita tidak harus tawa-tawar, termasuk  untuk membantu universitas- universitas ,  jelas wagub.

Karena itu, tahun ini bapak gubernur sudah canangkan sekitar 40-50 milyar kita hibahkan ke universitas- universitas, ini untuk meningkatkan aspek kualitas dan mutu pendidikan di daerah sulawesi utara,  tutup Wagub Steven Kamdouw

Gubernur Olly Dondokambey Hadiri Rakornas TPID VIII di Jakarta

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) VIII yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (27/7/2017) pagi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE.

Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun di tingkat negara adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Oleh karenanya, dia menekankan daerah dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi ke tingkat yang rendah.

"Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana menekan inflasi serendah-rendahnya," katanya.

Orang nomor satu di Indonesia ini bersyukur sebab Indonesia mampu mempertahankan inflasi di level rendah. Menurutnya, capaian ini hasil kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI).

"Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan Gubernur BI pada 2015 inflasi kita berada di angka 3,35%. Kemudian, di 2016 3,02% dan di kuartal satu berada pada angka kisaran 4%. Artinya kita sudah mulai masuk ke era inflasi rendah di negara kita. Ini berkat saudara semuanya yang tahu betul apa itu fungsi inflasi," terang Jokowi di hadapan peserta yang memenuhi ruangan pertemuan.

Adapun Rakornas TPID VIII tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Daerah se Indonesia. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut Siap Genjot Produksi Ikan

Ketahanan pangan dan gizi, termasuk ketersediaan ikan dan distribusinya merupakan strategi untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Ir. Ronald Sorongan pada Focus Group Discussion (FGD) Peta Pasokan Kebutuhan Aneka Jenis Ikan Konsumsi Regional Sulawesi yang dilaksanakan di Manado, Kamis (27/7/2017) siang.

"Ikan merupakan bahan pangan yang memberikan kontribusi protein hewani terbesar yaitu sekitar 52,7 persen. Hal itu diperkuat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan harga kebutuhan pokok dan barang penting. Dimana ikan jenis tertentu seperti tongkol, tuna, cakalang termasuk didalamnya," katanya.

Bahkan, berdasarkan hasil analisa terhadap peta wilayah Pengelolaan Perikanan Tangkap Republik Indonesia (WPP-RI) menunjukkan potensi perikanan terbesar ada di wilayah timur. Dengan demikian, pemerintah wajib menjamin pasokan dan stabilitas harga barang tersebut.

Akan tetapi realitas ini, menurut Gubernur Olly, sangat ironis dengan adanya kekurangan bahan baku untuk unit-unit pengolahan ikan di Sulawesi Utara.

"Data tahun 2016 menunjukan bahwa unit pengolahan ikan di Sulut hanya terpenuhi 18,22 persen dari kapasitas produksinya. Tentunya ini harus disikapi dan dicari jalan keluarnya," tandasnya.

Disamping itu, masih dalam sambutan, Olly menyebutkan masih minimnya fasilitas perikanan di wilayah timur Indonesia.

"Dengan potensi yang cukup besar, masih sangat dibutuhkan armada penangkapan ikan, pelabihan perikanan, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan sampai kepada pelabuhan kontainer sebagai pelabuhan pengirim," imbuhnya.

Oleh karenanya, Gubernur Olly meminta seluruh peserta FGD mengikuti sebaik mungkin materi yang disampaikan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan.

"Saya harap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan sebaik mungkin dengan memberikan fokus perhatian penuh," katanya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jafi Alzagladi dan perwakilan dari instansi terkait se Sulawesi. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Rabu, 26 Juli 2017

Gubernur Olly Tegaskan Pentingnya IPK Bagi Pembangunan Sulut

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan semua tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ir. Erny Tumundo dalam kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaaan (IPK) yang dilaksanakan di Aula Disnakertrans, Rabu (26/7/2017) siang.

"Terlaksananya penyusunan IPK saat ini, tentunya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara," katanya.

Oleh karenanya, Gubernur Olly mengharapkan agar seluruh pihak dapat kooperatif untuk memberikan data, informasi maupun laporan yang dibutuhkan oleh Tim Pengukuran IPK.

"Sehingga di akhir kegiatan ini akan diperoleh gambaran pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan, untuk nantinya menjadi bahan penyusunan peta pembangunan ketenagakerjaan, bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan dan dasar pembinaan pembagunan ketenagakerjaan di daerah," ujarnya.

Masih dalam sambutan, Olly menjelaskan keberhasilan pemerintah daerah untuk menurunkan jumlah pengangguran. Kondisi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Bulan Februari 2017, jumlah pengangguran berada pada angka 77.100 Orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) sebesar 6,12 Persen atau mengalami penurunan dibandingkan Bulan Februari 2016 yang sebanyak 92.600 Orang, dengan TPT sebesar 7,82 Persen," imbuhnya.

Lebih jauh, Olly mengajak seluruh peserta pertemuan dapat berkerja optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mengajak kita sekalian untuk bersama menyatukan gerak dan langkah, berjuang memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan dan kemajuan secara nasional," tandasnya.

Diketahui, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) juga sebagai dasar evaluasi pembangunan di masing-masing daerah dan sebagai dasar permulaan (starting point) pembangunan ketenagakerjaan. Penilaian ini juga dapat menentukan kegiatan dan program yang menjadi prioritas.

Penyusunan IPK didasarkan pada umpan balik dari keberhasilan perencanaan tenaga kerja yang telah dilakukan daerah (provinsi).

Indikator penilaian yakni perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

Dari hasil pengukuran IPK, ada empat isu yang harus digenjot dalam indikator utama IPK yakni pengupahan dan kesejahteraan pekerja, pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Barenbang Kemenaker RI, Drs. Agus Triyanto AS, MM dan perwakilan Disnakertrans kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur dan Kepala Bappenas Bahas Realisasi Program Percepatan Pembangunan Sulut



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Sekretaris Provinsi Edwin Silangen Ketua DPRD.Sulut Andrei Angouw ,Kepala, Bappeda Ricky  Toemandoek, Kaban BPKAD Praseno Hadi dan Staf Khusus Budang Perekonomian Lucky Rumopa bertemu  dengan Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia  Bambang Brodjonegoro bertempat di Kementerian PPN/ Bappenas jakarta Rabu ( 25/07/2017 ) kemarin

Pertemuan tersebut dalam rangka percepatan realisasi program prioritas dan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam pembicaraan dengan kepala Bappenas semua program, baik program di provinsi dan pusat harus segera dituntaskan sebelum tahun 2019. Baik enam proyek pemerintah pusat yang harus tuntas sebelum tahun 2019, maupun tujuh program prioritas yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk segera diselesaikan tahun 2018.

Menurur Gubernur instruksi dari Presiden yang lalu  harus segera ditindaklanjuti setiap pemerintah kabupaten/kota. “Fokus pembangunan yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan penurunan disparitas wilayah menjadi agenda penting dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara,” katanya

Program prioritas tersebut, lanjut Olly Dondokambey, harus dilakukan melalui perencanaan menyeluruh, terintegrasi serta adanya perubahan pola penganggaran dengan pendekatan money followprogram. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target sasaran prioritas pembangunan. “Yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Untuk itu perlu adanya sinergitas. Tentunya, dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan. Mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya. Dengan begitu, pembangunan Sulawesi Utara pun diharapkan dapat meningkat" tandas Olly Dondokambey.

Untuk diketahui tujuh program prioritas itu adalah
1. Pembangunan Bandara Sam Ratulangi.
2. Pembangunan jalur kereta api Manado Bitung.
3.Pengembangan kawasan pariwisata likupang.
4.Pembangunan Trem dalam kota manado.
5.Manado Quter Ring Road III Winangun-Malalayang.
6.Pembangunan TPA Regional di Minahasa Utara.
7. Pembangunan Bendungan Sawangan di Minahasa Utara
Dan enam (6 ) Proyek Strategis "
1. Bendungan Lolak di Bolmong.
2. Bendungan Kuwil di Minut.
3.Jalan Tol Manado -Bitung.
4. International Hub Port di Bitung.
5. Kawasan Ekinomi Khusus ( KEK ) di Bitung.
6.Jalan Penghubung Gorontalo-Manado
( Humas Pemprov Sulut )

Gubernur Olly Dondokambey lobby ke Dirjen Bea Cukai untuk Status BC Manado

    Pasca Provinsi Sulut menjadi salah satu Destinasi Wisata Internasional maka mengantisipasi aktivitas tugas Kepabeanan dan urusan Bea dan Cukai baik di Bandar Udara maupun Pelabuhan Samudera, maka atas terobosan dan lobby Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE,  yang selama ini getol dan tanpa kenal lelah berusaha memajukan Provinsi Sulut lewat Kementerian dan Lembaga di Ibukota Jakarta. Untuk itu bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Selasa 25/07/2017, bertatap muka dengan Dirjen Heru Pambudi dan didampingi para Pejabat Teras lingkup Direktorat,  guna membicarakan keberadaan Kantor Bea dan Cukai Manado.
   Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan dialogis sebagaimana dikutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong SH, oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, untuk nantinya mengantisipasi akan eksistensi tata kelola bidang Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai di Manado,
yang  akan dikaji bersama guna ditingkatkan status menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara). Dalam mengatur administrasi dan teknis arus keluar masuk Orang dan Barang baik ke dan dari Luar Negeri, yang nantinya akan meningkatkan Devisa penerimaan Negara lewat Cukai Pajak Bea Masuk baik orang maupun barang.
  Turut serta dalam pertemuan ini Staf Khusus Gubernur Sulut Pdt Lucky Rumopa STH.

  Demikian Kabag Humas Pemprov Sulut Memberitakan. (Er2L)