Rabu, 01 Januari 2014

Wagub Gelar Open House di Parigi Tujuh

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil, MPd, menggelar Open House Tahun baru 1 januari 2014 di kediaman pribadi di Parigi Tujuh Kelurahan Kombos Timur, Kec. Singkil Manado. Dimana Keluarga Kansil Tatengkeng menerima silahturahmi dari para tetangga dan jemaat serta keluarga dan pejabat.
Dimana Sebelumnya Wagub dan Isteri Mieke Kansil Tatengkeng bersama anak dan menantu Inggris dan Charles (Kel. Taju Kansil) telah mengikuti Ibadah langsung Ketua BPMJ GMIM Kalvari Pdt Victor Wokas STh.

Wagub mengatakan, sebagai orang percaya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita boleh memasuki tahun baru dengan penuh sukacita. Kitab Kejadian 1:1-31 yang menjadi perenungan diminggu berjalan ini berbicara tentang penciptaan.  Dari semua ciptaan Tuhan itu hanya manusia yang ditempatkan sebagai mahkluk termulia serta ada janji keselamatan. Karena itu sebagai sesama manusia kita harus saling mengasihi bukan saling membinasakan. Hal ini penting diingatkan kepada jemaat dan warga Kombos Timur, sebab wilayah ini sangat rentan terjadinya perkelahian antar warga, salah satu penyebabnya karena akibat mengkonsumsi minumas keras secara berlebihan.  Karena itu Tahun 2014 ini marilah kiranya kita jadikan sebagai tahun perdamaian, tidak ada perkelahian diantara sesama warga, karena yang rugi adalah keluarga dan orang tua, ujarnya, sembari mengingatkan  peran dari pelayan khusus (pelsus) ditengah-tengah jemaat kiranya mampu menjadi  garam dan terang dunia. Bagian lain Kansil juga mengajak PKB Jemaat untuk memanfaatkan setiap lahan tidur yang ada dengan  membentuk  kelompok tani , nanti pemerintah siap membantu bibit dan pupuk, untuk ditanam. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).









Gubernur Gelar Toast Menyambut Tahun Baru

Seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang akhir tahun, Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang melakukan toast bersama untuk menyambut tahun baru 2014 ini. lewat kemasan Acara Old And New Pemprov Sulut yangdirangkaikan dengan pencanangan Tahun Sulut Emas, peresmian BPJS dan pelauncuran program JKN itu, berlangsung Bumi Beringin Manado pukul 00:00 Wita, yang di awali dengan doa bersama dipimpin lima pimpinan agama di Sulut, berturut-turut di mulai dari unsur Katolik doa dipimpin Ps. Christian Santi, GMIM Pdt PM Tampie STh MSi, Budha Drs Ridwan Sofyan, Islam Kh. Abdul Gafur dan Hindu Alid Anom. Dilanjutkan dengan sambutan Gubernur yang turut menyampaikan berbagai capaian keberhasil sulut ditahun 2013 dan mengawali tahun 2014 dengan semangat baru, bertekad dan berkomitmen untuk berani melakukan perubahan dan pembaharuan kearah yang lebih baik, agar bisa menghasilkan terobosan strategis, kreatif, inofatif, produktif demi peningkatan kesejahteraan rakyat sulut, sembari mengajak untuk melakukan  toast bersama, dengan mengikuti ucapan saya: Selamat datang tahun  baru 2014, selamat datang tahun anugerah Tuhan, selamat datang tahun kegemilangan prestasi, hidup bangsa dan negara republik Indonesia, hidup provinsi sulut. Mari kita capai sulut sebagaqi salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan asia pasifik dan mari kita wujudkan masyarakat sulut yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, sambil berjalan untuk mengangkat toast bersama unsur forkopimda, Wagub Djouhari Kansil, Sekprov SR Mokodongan masing-masing bersama isteri. Acara toast bersama diakhiri dengan pesta kembang api yang idlakukan Gubernur bersama Ketua DPRD Sulut Pdt. Meiva Salindeho Lintang STh. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov) 










Gubernur : Luncurkan Program JKN

Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, menjelang akhir  Tahun 2013, Selasa (31/12) lalu, di Bumi Beringin Manado, menggelar acara Old And New Pemprov Sulut yang dirangkaikan dengan Pencanangan Tahun Emas Sulut, Peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan serta peluncuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Acara yang dikemas secara meriah oleh Asisten Administrasi Umum Nixon Watung SH, itu turut dihadiri unsur Forkopimda Sulut, BKSAUA dan FKUB serta para pejabat teras dilingkungan Pemprov, ditandai penekanan tombol oleh Gubernur didampingi kadis Kesehatan dr Grace Liesje Punuh M.Kes dan Kepala BPJS Kesehatan Divre 10 Suluttengo Lisa Nurena  sebagai tanda dimulainya program JKN di Provinsi Sulut.
Gubernur mengatakan, 1 Januari 2014 pukul 00.01 Wita, program JKN di daerah ini, mulai di berlakukan di daerah ini,  hal itu sesuai amant UU No. 24 Tahun 2011 sebagai implementasi dari UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, melalui Program JKN.
Dikatakannya, JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarkat, yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Program ini akan diselenggarakan oleh BPJS kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) yang sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2014, sebagai pengelola program ini kepada seluruh rakyat Indonesia, ujar Sarundajang sembari menyebutkan, peserta program jaminan kesehatan yaitu penerima bantuan iuran (PBI), dulunya peserta jamkesmas, yaitu masyarakat miskin/tidak mampu yang akan berobat masih dapat menggunakan kartu jamkesmasnya. Iuran masyarakat miskin ditanggung/ dibayar pemerintah kepada BPJS  sebesar Rp. 19.225/orang/bulan. Kartu jamkesmas pada saatnya akan diganti dengan kartu BPJS. Pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah yaitu, peserta askes dan anggota keluarga; peserta jamsostek dan anggota keluarganya; anggota TNI Polri/PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan/Polri dan anggota keluarganya; pada saat berobat masih dapat menggunakan kartus askes atau jamsostek. Iuran jaminan kesehatan untuk pekerja penerima upah dibayar oleh keperja (PNS,TNI Polri) dan pemberi kerja (pemerintah). Program bukan penerima upah, yaitu masyarakat yang berusaha atau bekerja atau resiko sendiri contohnya buru bangunan, sopir, nelayan dan petani; jika akan berobat maka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di kantor BPJS terdekat (dulunya PT Askes), dengan membayar iuran (premi) sesuai pilihan akomodasi yaitu kelas III Rp 25. 500/orang/bulan, kelas II Rp. 42.500/orang/bulan, kelas I Rp. 59.500/orang/bulan. Dan program ini akan berlangsung secara bertahap mulai  Tahun 2014, dan pada 1 Januari 2019 seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS kesehatan.

Gubernur juga mengimbau, masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan atau belum ikut program JKN agar segera mendaftarkan diri menjadi peserta JKN di kantor BPJS terdekat, karena program nasional ini sangat bermanfaat bagi kita semua, sembari berharap agar  SKPD terkait dilingkungan pemprov sulut turut mensosialisasikan teknis program ini kepada seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus agar masyarakat dapat memahaminya secara benar, ajak salah satu capres konvensi partai demokrat  (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

               

Gubernur: Kehadiran OJK Perkokoh Capaian Visi Pembangunan Sulut

Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Selasa (31/12) lalu, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut,  menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara Kepala Perwakilan BI Sulut Lucthor E Tapiheru dan PLh Kepala OJK Sulut Dwi Suharyanto.
Gubernur mengatakan, UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK meyebutkan fungsi utama OJK yaitu menyeleggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sekotr jasa keuangan. Dengan pengesahan UU ini, maka peran pengawasan Bank Indonesia akan diambil alih oleh OJK. Karena itu semua pelaku industri perbankan dan jasa keuangan lainnya, mau tidak mau harus menerima dan mendukung kehadiran lembaga ini, serta berharap kehadiran OJK dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan lebih baik. Karena peran lembaga ini tidak hanya mengawasi dan mengatur sektor perbankan, namun juga akan bertugas mengawasi dan mengatur industri keuangan lainnya, seperti lembaga keuangan non bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya, jelas Sarundajang.
Karena itu Gubernur berharap dimasa trnasisi pengalihan fungsi, tugas dan wewenang sekotr perbankan dari BI ke OJK dapat b erjalan mulus dan tidak akan menimbulkan gangguan apapun terhadap kinerja dan operasional industri keuangan khususnya industri perbankan di daerah ini. Selain itu Ia meyakini kehadiran Ojk di daerah ini, akan memperkokoh pencapaian visi pembangunan untuk menjadikan sulut sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan asia pasifik, menuju nasyarakat yang semkakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, ujar Gubernur Sarundajang. Hadir para pimpinan perbankan di daerah ini.(Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).