Rapim EPPA 17 SKPD Rapor Merah

Rapat Pimpinan Evaluasi Pengawasan Penyerapan Aanggaran (EPPA) per 30 April 2014 yang dipimpin Asisten Dua Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Sanny Paregkuan MAP di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Rabu (14/5) kemarin setidaknya 17 SKPD mendapat rapor merah antara lain Dishut, Dinsos, Perindag, Sekda dan Biro Kesra. Sementara Dinas ESDM, Badan Perbatasan, Biro Hukum, Biro Ekonomi, Dipenda, Bakorlu dan Sat Pol PP masuk di 15 SKPD yang mendapat rapor biru.
Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE menyebutkan, tiga alasan sehingga ke-17 SKPD tersebut mendapat rapor merah pertama karena terjadi pergeseran anggaran, kedua masalah tenaga operator masih kurang di SKPD, dan ketiga masih dalam proses paket-paket lelang. karena itu selesai lelangdiharapkan akhir bulan ada tandatangan kontrak secara kolektif bagi kontraktor yang menang lelang untuk tahap kedua, sehingga secara otomatis realisasi keuangan akan meningkat, jelas Kotambunan.
Karena itu Kotambunan berharap evaluasi bulan yang akan datang realisasi penyerapan anggaran akan selib baiksesuai dengan pernyataan para kepala SKPD dan Evaluasi Tim TEPPA Provinsi Sulut.
 Sanny Parengkuan juga berharap, para kepala SKPD dalam pengelolaan barang dan jasa hendaknya secara transparan, efisiensi, efektif dan akuntabel sehingga  di akhir Tahun Anggaran tidak akan terjadi penumpukan permintaan SPP, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat berlangsung sesuai rencana dan berkualitas serta bisa selesai tepat waktu.
Diingatkan pula, agar pelaksanaan rapat desk, pra rapim SKPD harus hadir dengan maksug untuk meminimalisir segala permasalahan yang dihadapi sekaligus dapat dituntaskan secepatnya dan tidak berlarut-larut, tandas mantan Kedia Perindag Sulut. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).

      

Muslim: Pemda Berperan Kembangkan Ekonomi Kreatif berbasis Budaya Lokal

Dinas Kebudayaan dan Pariwiata Provinsi Sulut dalam rangka menunjang iven internasioal World Coral Reef Conference, Rabu (14/5) kemarin di Hotel Lion Manado menggelar Seminar Jazz. Kegiatan yang dibuka Kadis Budpar Suprianda Ruru SH LLM, menampilkan pembicara utama Sekretaris Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Parekraf Drs. Mumus Muslim, MM.
Muslim mengatakan, saat ini telah terjadi pergeseran era perekonomian yaitu dari era ekonomi pertanian menjadi era ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide-ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.
Namun terkait dengan  ekonomi kreatif berbasis seni budaya, ruang lingkupnya meliputi perfilman, industri musik, seni rupa dan lebih khusus seni pertunjukan rakyat kontribusi ekonomi belum optimal di lihat dari aspek ekonomi, khusus untuk seni pertunjukan rakyat yang merupakan seni budaya lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat seperti seni pertunjukan sastra, teater, musik dan tari. saya mendorong pemerintah daerah sulut berperan untuk  meningkatkan peranan taman budaya sebagai dapur seni budaya lokal di daerah ini, sehingga dikemudian hari akan semakin berkembang. Muslim juga menyebutkan,  Kementerian Parekraf akan mensuport taman budaya manado melalui dana dekonsentrasi untuk mengembangkan berbagai tarian daerah seperti maengket dan musik kolintang.Bahkan Muslim berjanji tarian maengket dan musik kolintang akan diusung ke UNESCO untuk dipatenkan sebagai salah satu warisan bangsa.
Sementara Kepala Seksi Pengembangan Kreasi Seni Charles Taju SSTP MSi  menyebutkan, keunikan budaya kearifan lokal merupakan daya saing utama dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta memperkuat jatih diri bangsa sekaligus dapat meningkatkan rasa bangga dan cinta terhadap Indonesia, jelas mantan KTU Samsat Manado sembari menambahkan kegiatan itu diikuti para seniman dan mahasiswa. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).

    

Gubernur Sebutkan Tiga Permasalahan Dalam Pengelolaan Sumber Daya KP

Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang menyebutkan tiga permasalahan penting terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, pertama konservasi terumbu karang terus di sosialisasikan karena sudah merupakan masalah saat ini, kedua terbatasnya pemahaman masyarakat dan SDM, dan ketiga persetujuan publik untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam terus digalakan. Penegasan Gubernur Sarundajang itu disampaikan di sela  pembukaan World Ocean Bussines Forum (WOBF) di MCC Manado, Rabu (14/5) kemarin.

Karena itu untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya peraturan yang dibuat agar pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan agar lebih teratur, terintegrasi dan bertanggungjawab sehingga sumber daya ini bisa lestari dan berkelanjutan, ujar Sarundajang.  

Sarundajang mengatakan, WOPF bertujuan untuk menciptakan kerjasama pengusaha lokal maupun internasional dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sembari berharap kiranya pertemuan ini akan memberi hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia terutama bagi warga Nyiur Melambai.

Kegiatan yang dibuka oleh Deputy I Kemenko Kesra Willem Rampangiley,

  Sebelumnya Dirjen Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ir. Saud Hutagalung M.Si  mengungkapkan komitmen pemerintah ditujukan dengan pelaksanaan forum bisnis di berbagai kesempatan. Diantaranya pada penyelenggaraan rangkaian World Coral Reef Conference (WCRC)  di Manado dilaksanakan WOPF saat ini yang dipadukan dengan Coral Reef Exebition. “Penyelenggaraan forum ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bisnis bidang kelautan dan perikanan tentunya bisnis yang ramah lingkungan dan berkalnjutan serta mendukung upaya peningkatan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”, jelas Saud.

 Deputy I Kemenko Kesra Willem Rampangiley saat membuka kegiatan tersebut menyebutkan, setidaknya 250 peserta dari 25 negara yang bersal dari unsur pemerintah, organisasi regional dan internasional, NGO pelaku bisnis serta para ilmuwan  dan akademisi. Dalam forum ini menurut mantan Dan lantamal VIII manado para pelaku bisnis akan diajak untuk berinvestasi mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan prinsip pelstarian dan kesinambungan sumberdaya dan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Hadir para Bupati/Walikota serta para pejabat ters pemprov Sulut. (Kabag humas DR. 

Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).           

foto-foto kegiatan WCRC