GUBERNUR SULUT RAPAT BERSAMA GUBERNUR GORONTALO DAN FORKOMPINDA

Pasca ditetapkannya Gorontalo sebagai Provinsi tersendiri pada Tahun 2001, ternyata masih terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan dengan Provinsi Sulawesi Utara antara lain Masalah Batas Wilayah, Aset dan Benda Purbakala, untuk menyelesaikan hal tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo  mengundang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membicarakannya secara bersama pada Selasa (17/6) bertempat di Hotel Aryaduta Manado.

Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusly  Habibie tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh canda.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Gorontalo Rusly Habibie yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa sebagai Anak Kandung dari Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo menganggap filosofi 'Torang Samua Basudara' adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Gorontalo, oleh karena itu penyelesaian permasalahan ini hendaklah dapat diselesaikan dengan penuh kekeluargaan dan menghindari pertentangan.

Dalam penjelasannya Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pdt Meiva Salideho Lintang, STh, menyatakan bahwa beliau sangat mengapresiasi pelaksanaan rapat seperti ini yang melibatkan Forkompinda kedua daerah sehingga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul secara komperhensif dan mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis yang sifatnya solutif bagi kedua daerah yang bersaudara.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sulawesi Utara menyambut baik inisiatif untuk penyelesaian batas antar kedua daerah sebagai upaya strategis untuk mencegah terjadinya konflik antar Masyarakat maupun Pemerintah Daerah, juga untuk optimalisasi penyelenggaraan fungsi Pemerintah terlaksananya pelayanan umum.

Berkaitan dengan penyerahan aset, Gubernur Sulawesi Utara menyambut dengan baik hal tersebut, karena pada dasarnya aset-aset ini secara de facto telah menjadi haknya Pemerintah Provinsi Gorontalo,  juga sudah dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Gorontalo, hanya saja secara administratif memang belum tuntas penyelesaiannya.

Menyangkut aset-aset Purbakala dari Provinsi Gorontalo yang mungkin telah ditempatkan  di Museum, Gubernur S H Sarundajang menyarankan bahwa sebaiknya hal tersebut tetap berada di Museum, tidak perlu di pindahkan karena hal ini akan menjadi bukti sejarah bahwa Gorontalo pernah menjadi bagian dari wilayah Sulawesi Utara, dan juga sebagai daya tarik wisata di Sulawesi Utara.

Pada bagian akhir rapat tersebut Gubernur Sulawesi Utara mengusulkan untuk membuat MOU dan membentuk Tim untuk secara teknis menangani akan hal ini.

Rapat kemudian dilanjutkan dan dipimpin oleh Sekda Prov. Gorontalo ‘Prof DR. Ir. Winarni Monoarfa, Msi’ yang membahas, teknis penyusunan draf MOU yang konsepnya akan dibuat oleh Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulut.

Tampak hadir dalam rapat tersebut, Danlantamal Provinsi Sulawesi Utara, Kajati  Sulawesi Utara, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala BIN sedangkan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hadir, Kepala Badan Kesbang Drs Gun Lapadengan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Praseno Hadfi SE AK, Kepala Badan Perbatasan Ir. Ruddy Mokoginta, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Noudy Tendean SIP, MSi, Kepala Biro Hukum Marshel Sendoh, SH. sedangkan dari Provinsi Gorontalo yang hadir adalah Para Anggota Forkompinda, Asisten I dan III Pemprov Gorontalo, Kepala Badan Kesbang Prov Gorontalo .(Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, MSi selaku jubir Pemprov Sulut)

Sulut Siap Hadapi Implementasi ASEAN Community 2015

Provinsi Sulawesi Utara siap dalam menghadapi  implementasi ASEAN community pada tahun 2015 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang dalam Focus Group Discussion bersama tim Lemhanas RI dengan tema strategi penguatan nasional menuju komunitas ASEAN 2015 dalam rangka ketahanan nasional, yang diselengarakan Selasa (17/6) bertempat di ruang Mapaluse Kantor  Gubernur Sulut.

Sarundajang menyatakan berbagai kesiapan telah dilakukan pemerintah daerah dalam  menghadapi  implementasi ASEAN community 2015 mendatang, diantaranya dengan penguatan sektor pertanian, perdagangan serta social budaya demi mempercepat pencapaian target impelmentasi tersebut.

Sarundajang menyatakan Pemprov Sulut terus berupaya semaksimal mungkin dalam menangani masalah pembangunan dan tidak lupa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Negara tetangga terkait politik, hukum,  ekonomi dan keamanan. Juga disampaikan bahwa dalam rangka kemajuan yang lebih merata di Indonesia maka perlu di buka pintu pintu baru (multy gate) di Indonesia termasuk Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia Timur Asia Pasifik, karena dalam kenyataan selama Indonesia merdeka hanya 1 pintu yang dibuka yaitu Batam, sedangkan China saja yang latar belakang negara komunis yang tertutup mau membuka pintu ekonomi bagi wilayahnya sebanyak 18 pintu sehingga kemajuannya menjadi sangat pesat. Sarundajang juga menyampaikan bahwa dengan di tetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulut dalam rangka Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan semakin meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang pada gilirannya akan lebih membuat daerah siap menyambut MEA 2015. Pada bagian lain disampaikan bahwa pembangunan pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan internasional (hub port) sangat diperlukan mengingat apabila sebuah produk masih harus dibawa ke Pulau Jawa kemudian dipasarkan akan memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih mahal, selanjutnya Sarundajang kembali menegaskan tentang perlunya Indonesia untuk melaksanakan konsep Blue Economic, karena eksploitasi kekayaan di laut masih sangat minim sehingga perlu dilirik lagi mengingat  Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kekayaan melimpah dilaut sehingga masa depan Indonesia seharusnya di laut.

Sementara tim Lemhanas RI yang di pimpin oleh deputi pengkajian strategic Lemhanas RI Irjen Pol. Boy Salamudin di damping tim pengkaji Lemhanas RI Laksda TNI Purn. Robert Mangindaan  menyatakan diskusi ini penting karena ASEAN Community merupakan isu yang strategic dan urgen.

Peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Community selaras dengan undang-undang Negara Republik Indonesia 1945. Lemhanas RI sebagai Think Tank Presiden telah melakukan beberapa kali kajian regional yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia di lingkup regional terutama dalam komuniti Negara ASEAN. Tim melakuakn kajian disejumlah daerah terutama di provinsi yang langsung berbatasan dengan Negara tetangga seperti Sulut yang berbatasan dengan Negara Piliphina.

Melalui diskusi ini juga bisa diketahui sampai dimana kesenjangan informasi mengenai ASEAN Community, serta mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam memperkuat strategi nasional menghadapi ASEAN Community nanti. Turut hadir dalam diskusi tersebut unsur Forkopimda Sulut serta sejumlah pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulut.(Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, Msi selaku Jubir Pemprov Sulut)

Warga Korpri Netral Dalam Pilpres Nanti

Warga Korps Pegawai Negeri ( Korpri) yang juga merupakan PNS dalam pemilihan Presiden 9 Juli 2013 mendatang diharapakan untuk menjunjung tinggi asas netralitas.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulut Drs S Parengkuaan, Msi saat memimpin Apel Korpri Pemprov Sulut Selasa (17/6) bertempat di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut.

Parengkuan menegaskan sesuai petunjuk Gubernur Sulut DR SH Sarundajang, seluruh Pegawai yang ada di lingkup Pemprov Sulut untuk bersikap sebagai aparatur yang professional, demokratis dan negarawan memiliki komitmen yang tegas dalam menghadapi segala tantangan di dunia pekerjaan. Termasuk dalam ajang Pilpres nanti, dimana seluruh warga Korpri harus netral.

Para pegawai diharapkan tetap menjadi teladan bagi masyarakat dengan mengikuti setiap tahapan kegiatan pilpres dengan baik, diharapkan juga agar seluruh pegawai menghindari  golput dan menjaga kondusifitas lingkungan masing-masing.

Selain hal tersebut, Parengkuaan juga mengingatkan kepada warga Korpri untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulut dengan memantapkan komitmen, disiplin dan sinergitas antar lini serta juga diikuti dengan peningkatan kesiapan organisasi  meliputi pemantapan administrasi, sarana fisik dan segala instrument pendukug lainnya.

Hindari segala bentuk pelanggaran dan deviasi karena akan merugikan banyak pihak. Seluruh pegawai diharapkan memberikan prestasi kerja nyata untuk mengulang prestasi yang meghantar Sulut sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan anggaran serta bisa kembali menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Pada kesempatan trsebut juga Parengkuan memberikan SK kenaikan Pangkat bagi beberapa pejabat Eselon II yang ada di lingkup Pemprov Sulut  diantaranya Kepala Badan Perbatasan   M Mokoginta,SE,Mtp dari Pembina utama muda VI/c ke Pembina utama madya IV/d,Kepala Dinas Perikanan dan Kelauatn Ir R Sorongan, MSi dari Pembina tingkat I IV/b ke Pembina utama muda IV/c, Kelapa Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Ch Talumepa, SH, Msi dari Pembina Tingkat I IV/b ke Pembina Utama Muda IV/c, Kepala Biro Perlengkapan Drs Edwin Kindangen, Msi dari Pembina tingkat I IV/b ke Pembina Utama Muda IV/c, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Dr Bahagia Mokoagow, Msi  Dari Pembina tingkat I IV/b ke Pembina utama muda IV/b.(Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, MSi selaku Jubir Pemprov)

Wagub Bagi Pengalaman Pengelolaan Proyek Basics

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, tampil sebagai pembicara pada simposium Inovasi Pelayanan Publik, yang digelar Kemenpan RI di Grand Sahid Jaya  Jakarta, Selasa (17/6) kemarin. Materi yang disampaikan Wagub dalam simposium ini yaitu “Peran Pemerintah Provinsi Sulut Dalam Perkembangan Diseminasi dan Replikasi Inovasi Praktik Cerdas Untuk Pelayanan Publik”. Kegiatan ini diikuti oleh peserta penerima program BASIC se- Indonesia ini. Menurut Kansil keberhasilan Pemprov Sulut dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat bidang kesehatan dan pendidikan tak lepas dari adanya kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholders kesehatan dan pendidikan  baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Di Sulut Kansil menyebutkan, upaya yang dilakukan Basics sepanjang 2010-2013 merupakan uji coba (membuat inovasi baru) dan mereplikasi serta mengembangkan pendekatan yang telah sukses, di lima Kabupaten/Kota dengan menampilkan beragam inovasi seperti di Sitaro dengan bidan kontrak, Sangihe mengajar di Sangihe, Data base kesehatan di Minut, Desa mapalus sehat di Minahasa, Perda Inisiatif pelayanan publik kesehatan di minut dan minahasa Kemitraan bidan, dukun, kader posyandu di Minut, Desa Cerdas di talaud, Perda inisiatif tentang pelayanan pendidikan di Kabupaten sitaro yang tinggal menunggu penetapan dari DPRD setempat.   

Semua program-program inovasi ini sangat membatu masyarakat didaerah terpencil dan kepulauan, karena hal ini juga sejalan dengan program  MDGs yang akan kita wujudkan.

Kansil tak hanya menyampaikan  sisi  keberhasilan saja tapi juga dari segi permasalahan yang dihadapi seperti masalah dibidang pendidikan yaitu penanganan siswa putus sekolah dan pemerataaan guru didaerah terluar, terpencil dan tertinggal. Begitu pula dengan bidang kesehatan dimana jumlah kematian ibu dan anak masih tinggi, hal itu lebih disebabkan karena perencanaan/penganggaran belum fokus mencapai SPM-MDGs.

Secara khusus pada kesempatan itu dijelaskan bahwa dalam upaya mendorong program MDGs dan Basics telah membuat Pergub 15/2014 Tentang bantuan keuangan khusus (BKK) bagi kabupaten/kota, yang diambil dari dana APBD Sulut melalui dua SKPD yaitu Dinas PU dan Dinkes Sulut, untuk alokasi anggarannya saat ini tinggal menunggu juknis. Dalam Perda tersebut ada sekitar 11 Kabupaten Kota yang akan menerimanya.

Dalam pemaparan ini Wagub turut didampingi Ketua Bappeda Sulut Ir. Roy O Roring, Kadis Kesehatan dr. Grace L Punuh, Kaban Penghubung Ir. Jemmy Kuhu dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinkes Sulut Frets Melope SE. Selain Wagub Sulut, tampil sebagai pembicara yaitu perwakilan dari Provinsi Sulsel dan Jabar.  (Kabag humas DR. Jemmy Kumedong MSi selaku jubir pemprov).