Watania Harap Biro PemHumas Tingkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat

Guna memantabkan kinerja seluruh staf Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut, digelar rapat perencanaan dan pelaporan program kegiatan.

Rapat terssebut di gelar Senin(10/11). Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania,MM, Msi melalui Kabag Humas Drs Jahja Rondonuwu dan Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE menyatakan kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk membangun koordinasi dan konsolidasi tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian yang ada di Biro Pemerintahan dan Humas.

Berbagai hal terkait tupoksi sehari-hari dari bagian Otonomi dan Hubal, bagian Kemasyarakatan, Bagian Pemerintahan dan Bagian Humas dibahas dalam rapat tersebut, masukan dari staf di tampung dan dibahas bersama demi kelancaran tugas.  Karo Pemerintahan dan Humas Lynda Watania mengharapkan kedepan nanti seluruh staf yang ada di Biro Pemerintahan dan Humas bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat dan tetap bersemangat dalam melaksanakan Tugas.

Mokodongan: Sarundajang Berhasil Majukan Kabupaten/Kota

Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat diakuinya telah memberikan hasil yang cukup siknifikan bagi kemajuan roda pemerintah Kabupaten/Kota. Hal itu ditegaskan Sekprov Sulut Ir Siswa R. Mokodongan dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Kepala BKD Sulut Dr Noudy R. P. Tendean SIP MSi pada Rakor dan fasilitasi percepatan penyelesaian perselisihan batas antar Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sulut

Rakor yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di GKIC Manado, Senin (10/11) kemarin, diikuti para Camat Kabupaten/Kota se-Sulut. Menurut Mokodongan hasil signifikan yang dicapai  antara lain koordinasi, pembinaan dan pengawasan (koorbinawas) berjalan sangat kondusif dan ini dapat dilihat dari : berjalannya pelaksanaan rakor dan evaluasi pemerintahan, serta kunjungan-kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota, konsultasi dan pengawasan APBD Kabupaten/Kota, koordinasi dan fasilitasi pengisian anggota pengganti antar waktu (PAW DPRD) Kabupaten/Kota, fasilitasi pelaksanaan Fit And Proper Test dan pengusulan pejabat sekda Kabupaten/Kota oleh Gubernur ke Mendagri serta berjalannya sistem bagi hasil PAD Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Selain itu kewenangan-kewengan sektoral juga sudah mulai berjalan baik melalui asas dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Antara lain kewenangan mereview (pengawasan) Perda-Perda yang bermasalah dari kabupaten/kota, termasuk menfasilitasi percepatan penyelesaian segmen batas antar Kabupaten/kota yang hingga kini sudah hampir tuntas, jelas Mokodongan.

Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE menyebutkan, dari 18 segmen batas daerah yang ada; 6 segmen sudah memiliki Permendagri. Kemudian 6 segemen telah diproses pembuatan Permendagri, 3 segmen batas sementara penyusunan draf Permendagri serta 3 segmen dalam fasilitasi penyelesaian batas oleh Pemprov Sulut. Adapun 6 segmen batas yang sudah memiliki Permandagri tersebut, yaitu Minsel dengan Mitra, Minut dengan Minahasa, Manado dengan Minahasa, Bolmong dengan Bolmut, Bolsel dengan Bolmut serta Minahasa dengan Minut, jelas Sanger sembari menambahkan, rakor yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan dalam rangka mempercepat penyelesaian penagasan batas daerah antara Kabupaten/kota. Turut hadir karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda D Watania MM MSi, Kasubdit Batas antar Daerah Wilayah 2 Ditjen PUM Kemendagri Ir Wardhani MSi serta pejabat lainnya dari Ditjen PUM (Kabag humas Drs Jahja P. Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov)

SHS : Generasi Muda Harus Idolakan Pahlawan

Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, peringatan Hari Pahlawan 10 November 2014 merupakan momentum penting bagi kalangan generasi muda bangsa Indonesia di daerah ini. Karena fenomena sekarang, dimana generasi muda untuk mengidolakan para pahlawan mengalami penurunan semangat nilai-nilai perjuangan yang kini mulai pudar. Karena itu perlu diingatkan pula perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan bangsa kita dari tangan penjajah perlu dilestarikan nilai-nilai perjuangan mereka bahkan mampu mengidolakan pahlawan kita yang telah gugur terutama, pahlawan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara.

Sementara Wagub DR Djouhari Kansil MPd menegaskan, guna melestarikan nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan kita maka generasi muda harus mampu mengimplementasikannya melalui tindakan yang tidak bertentangan dengan masalah-masalah sosial antara lain miras sehingga menyebabkan terjadinya pertikaian antar kampung yang disertai panah wayer, HIV/AIDS, seks bebas, serta Narkoba. Menurut Kansil penyakit-penyakit sosial itu sangat merugikan masa depan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dari para pahlawan.

Peringatan Hari Pahlawan untuk tingkat Provinsi Sulut telah dilaksanakan di dua tempat yakni di halaman kantor Gubernur Sulut bertindak sebagai Inspekstur Upacara Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs John Palandung MSi yang ikut dihadiri para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Sulut. Sementara untuk upacara di TMP Kairagi Manado bertindak selaku Inspektur Upacara Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Musa Bangun yang dihadiri para pejabat sipil, TNI dan POLRI. Usai upacara Danrem bersama para pejabat lingkup Pemprov Sulut melakukan penaburan bunga di Makam Mantan Gubernur Sulut C. J. Rantung serta para pejuang. (Kabag Humas Drs Jahja P. Rondonuwu MSi selaku jubir Pemprov)

Watania : Penyelesaian Masalah Batas Daerah Harus Dengan Kepala Dingin

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dra. Lynda Watania,MM,Msi mengatakan penyelesaian batas daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara harus dilaksanakan dengan menggunakan cara kepala dingin.

Hal yersebut disampaikan Watania dalam rapat koordinasi percepatan penyelesaian batas daerah provinsi dsn kabupaten kota yang dilaksanakan Senin (10/11) bertempat di Gran Kawanua Convention Center Manado. Kegiatan ini diikuti oleh para camat yang ada di Sulut.

Dalam melaksanakan penyelesaian batas daerah setiap kabupaten kota diharap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi yakni Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi proses penyelsaian batas daerah.

Watania mengatakan Esensi batas daerah dalam pemerintahan umum ialah demi tertibnya administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pembangunan, pelayanan umum dan kegiatan masyarakat. Jika ada sengketa batas antara satu daerah harus segera dilaksanakan karena jika masalah batas belum selesai akan mempengaruhi kegiatan pemerintahan umum, daerah bersangkutan akan mengalami banyak kerugian.

Batas daerah yang pasti penting juga diketahui oleh camat dengan berpedoman pada undang-undang, sehingga penyelesaian masalah batas daerah bisa terarah dengan baik. Lakukan tahapan penyelesaian masalah batas dengan benar, mulai dari pertemuan bersama hingga survei lapangan. Walaupun ada pergantian camat, posisi permasalahan batas harus terus diperhatikan sehingga tidak banyak mengalami kerugian. Jika tidak mengalami titik temu, diharapkan daerah tidak segan dalam berkoordinasi dengan Gubernur sebagai kepala daerah untuk menghindari pertentangan, perebutan batas. Semua itu merupakan tugas dari seorang camat.

Watania menjelaskan batas wilayah administrasi yang jelas memiliki efektifitas baik bagi masyarakat guna kelancaran pembangunan daerah. (Kabag Humas Drs Jahja P. Rondonuwu MSi selaku jubir Pemprov)