SHS Bitung Tidak Ada tanah Adat

Terkait dengan pembebasan lahan yang akan menjadi  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Minut, maka Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) menegaskan, khusus Kota Bitung tidak ada yang namanya tanah adat.

Penegasan SHS itu di ungkapkan, saat memimpin Raker Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Minut di Aula BPU Kota Bitung, Senin (16/3) kemarin.  

“Sejak dulu saya menjadi Walikota Bitung tidak ada yang namanya tanah adat, termasuk laut yang akan dibangun dermaga KEK. Akan tetapi yang benar adalah tanah Negara. Jadi kalau sekarang ada sekelompok masyarakat yang mengaku-ngaku Bitung adalah tanah adat, itu tidak benar,” tegas Sarundajang. 

Sejak 10 tahun saya bergumul, sekarang ada tanda-tanda kehidupan, apa yang kita impikan mulai terjawab, pengusaha China akan membangun KEK Bitung Minut. Akhir Maret ini saya akan melakukan Memorandum Of Agreement (MOA) dengan China,  jelas Sarundajang  seraya berharap semua komponen masyarakat bitung kiranya ikut mendukung.

“Ini mustinya kita sadari bersama bahwa dengan membuka akses seluas-luasnya, maka bitung saya yakin dikemudian hari akan menjadi salah satu kota penting di dunia, sebagai Special Ekonomic Zone,”ujarnya.

Menurut SHS bitung inilah yang akan menjadi lokomotif Sulawesi Utara dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ikut hadir Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Anggota Deprov marlina Moha Siahaan, Jakati Sulut, Walikota Bitung, Wawali, Bupati Minut, Wapub, Pejabat Pemprov dan Forkopimda Bitung. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Gubernur Terima Kunker Komisi VI DPR RI

Gubernur Sulawesi utara DR Sinyo Harry Sarundajang di damping Wakil gubernur DR Djouhari Kansil Senin (16/3) menerima kunjungan kerja komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN. Kunjungan Kerja tersebut diselengagrakan di ruang C.J Rantung kantor gubernur sulut. Dalam sambutan, Gubernur menginformasikan kepada para anggota dewan terkait potensi unggulan yang ada di Sulut serta sejumlah kebutuhan yang diperlukan masyarakat terkait dengan bidang yang digeluti oleh anggota Dewan tersebut. Gubernur menyatakan apresiasi atas kunjungan anggota komisi VI DPR RI ini karena mereka banyak membantu daerah sulut dalam membangun sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, investasi, BUMN dan UKM. Dalam membangun sektor tersebut, Gubernur menyampaikan kepada anggota dewan untuk membantu pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia, mengingat peningkatan industry di sulut lebih menjanjikan dibanding dengan daerah lainnya yang ada di Negara Indonesia. Gubernur juga mengingatkan kepada para anggota dewan untuk membantu pemprov sulut dalam memajukan daerah kepulauan dengan memberikan akses fasilitas SPBU bagi daerah kepulauan, karena kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat yang sebagian berprofesi sebagai nelayan sangat tinggi. Ketua tim kunker Komisi VI DPR RI  A. A Natawijana mengatakan kunjungan mereka ke Sulut adalah untuk menyerap informasi terkait kebutuhan apa yang diperlukan sulut dalam bidang yang digeluti oleh komisi VI, melihat gambaran gagasan, pengawasan pusat dan daerah untuk alokasi pembangunan perdagangan, industry, koperasi dan investasi. Pihaknya juga akan mencari solusi jika ada kendala yang terjadi, serta melihat hubungan kerja Pemprov Sulut dan BUMN yang  ada di sulut apakah bersinergis guna kesejahteraan rakyat. Selesai melaksanakan kpertemuan dengan Gubernur, rombongan melaksanakan pertemuan dengan perwakilan BUMN yang ada di Sulut. Turut hadir dalam kunker komisi VI tersebut Vanda Sarundajang yang merupakan anggota DPR RI dapil Sulut, wakil Bupati Kabupaten Minahasa Ivan Sarundajang, sejumlah pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulut.(Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov sulut)

Palandung buka Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara kegiatan Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (16/3). Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Drs. John H. Palandung, M.Si.Pada sambutannya, Palandung mengatakan pada awalnya paradigma pembangunan gender lebih menekankan pada bagaimana perempuan berperan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lebih dikenal dengan Perempuan Dalam Pembangunan. Namun dalam perkembangannya peranan perempuan tidak hanya sekedar pelaku pembangunan tetapi peran serta perempuan menjadi perhatian dan pertimbangan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dikenal dengan Pengarusutamaan Gender (PUG).“Namun, dalam pelaksanaannya masih dirasakan berjalan lamban karena para pengambil keputusan, pemegang kebijakan, para perencana dan para pemangku kepentingan masih belum memahami tentang PUG. Bahkan istilah gender masih sering diartikan sebagai perempuan, sehingga mengakibatkan terjadi kontra produktif karena pengambil kebijakan didominasi oleh kaum laki-laki,” tandas Palandung.Asisten mengatakan Provinsi Sulawesi Utara merupakan Provinsi dengan capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender berada di atas capaian tingkat nasional. Namun demikian, seperti di daerah lainnya, Sulut masih terjadi ketimpangan yang perlu dikoreksi agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender. Sampai dengan tahun 2013 partisipasi anggota DPRD Provinsi Sulut sebesar 28,9% dan DPRD kabupaten/kota sebesar 23,1%. Hal ini mempengaruhi kebijakan pembangunan yang responsif gender demikian juga dalam pengambilan keputusan pada posisi eselon II di Provinsi Sulut yang menempatkan perempuan hanya 17,64%, jelas Asisten.Palandung mengatakan bahwa Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan sangat penting dan strategis dilaksanakan dalam rangka mendorong eksistensi perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik di Provinsi Sulawesi Utara. “saya berharap dari kegiatan ini akan lahir komitmen bersama dalam upaya pencapaian salah satu target MDGs yaitu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender,” ucap Palandung. (Kabag Humas Jahja P. Rondonuwu selaku jubir Pemprov).