SHS berkunjung ke Morotai Maluku Utara

Memenuhi undangan Bupati Halmahera Utara dalam resepsi pernikahan anaknya, Gubernur SHS Rabu, 22 April 2015, menyempatkan diri melakukan kunjungan ke Kabupaten Pulau Morotai. Kunjungan gubernur ini untuk melihat perkembangan yang terjadi di wilayah pulau morotai yg telah berdiri sendiri sebagai Kabupaten, yang  sebelumnya merupakan wilayah kabupaten halmahera utara. Gubernur disambut oleh Bupati ,Forkopimda Kab Pulau Morotai dan perangkat pemda serta masyarakat pulau morotai. Kunjungan SHS kali ini memiliki arti penting dan penuh makna karena merupakan kunjungan kenangan yang mengingatkan pemda dan masyarakat saat kehadiran SHS sbg penjabat Gubernur Maluku Utara.

Dalam pertemuan dgn Bupati dan Forkopimda serta kepala skpd Kab pulau morotai yang bertempat di ruang kerja Bupati, Gubernur memberikan apresiasi atas perkembangan yg cukup pesat yang terjadi di kabupaten pulau morotai. Menilik kembali kondisi tahun 2003 yang lalu saat SHS menjabat sebagai Penjabat Gub Maluku Utara dan sebagai penguasa darurat sipil, SHS menekankan kembali masa-masa sulit saat konflik horisontal yg terjadi antara kelompok masyarakat dan kelompok agama saat itu agar jangan terjadi kembali dan menjadi pelajaran. Indonesia adalah bangsa yg ajaib dimana dengan jumlah 17.504 pulau, mampu menjaga integritas bangsa, walaupun mengandung potensi disintegrasi. Disintegrasi antara lain adanya kelompok yg ingin mengambil peran dan menguasai ekonomi. Hal mana perlu diwaspadai karena mengandung potensi ancaman.jelasnya.

Oleh karena itu morotai harus membuka diri bagi berkembangnya kekayaan budaya dan memelihara kerukunan beragama serta terbuka terhadap investasi. Daerah ini harus terus membangun, merubah menuju kondisi yg lebih maju. Pemda dan masyarakat harus memiliki komitmen untuk menjadi daerah maju. Integrasi akan terancam oleh potensi krisis yg diawali oleh krisis elit politik yg nantinya akan berlanjut menjadi krisis politik , bahkan dapat berlanjut menjadi Krisis ekonomi dan menuju disintegrasi. Hal ini yg haruslah selalu diwaspadai, tutup SHS.(Kabag Humas Pemprov Drs. Jahja Rondonuwu, M.Si)

Wagub: BKKBN Harus Solusikan Masalah Kependudukan

Wakil gubernur Sulawesi utara DR Djouhari Kansil, Mpd menyatakan agar BKKBN Sulut mampu mensolusikan berbagai masalah terkait kependudukan yang ada di sulut. Hal tersebut disampaikan wagub saat membuka rapat kerja daerah BKKBN Sulut yang diselenggarakan Rabu (22/4) bertempat diruang rapat CJ Rantung kantor gubernur sulut.

Laju pertumbuhan penduduk yang ada di sulut mencapai 1,4 persen per tahun, ini menunjukan laju pertumbuhan penduduk yang ada di sulut bergerak cukup pesat. Ini menjadi tanda awas yang harus disolusikan dan diantisipasi melalui program kerja dan kebijakan strategis. Untuk itu wagub berharap BKKBN sulut harus lebih proposional menyimak kembali kebijakan kependudukan yang sesuai proposisi jumlah penduduk ideal dan berkualitas.

Kesemuanya itu harus dikerjakan secara maksimal guna pembangunan masyarakat Sulut, agar kedepan masyarakat sulut menjadi terdepan dalam berbagai aspek, karena disadari bersama kemajuan satu daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Melalui rakerda ini wagub berharap BKKBN mamu memberikan gagasan, informasi dan motivasi dalam mempercepat visi pembangunan kependudukan di sulut.

Inspektur Utama BKKBN Pusat Dra. M Sangiang,MM didampingi Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Sulut Humprey Appon, MPa mengatakan rakerda ini bertujuan untuk mensosialisasikan sejumlah arah kebijakan dan strategi pembangunan RPJMN 2015-2019 dengan melakukan penguatan dan pemaduan pelayanan KB, penyedian sarana fasilitas KB, peningkatan pelayanan KB,peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, advokasi program kependudukan, peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi, pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta sejumlah kegiatan lainnya. salah satu pembicara dalam raker tersebut Bupati Minut Sompie Singal. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).