Pasukan Brimob Polda Sulut Buruh Teroris Santoso

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Wagub Drs Steven Kandouw bersama unsur forkopimda Sulut ikut menghadiri pemberangkatan pasukan Sat Brimob Polda Sulut untuk memburu teroris Santoso di Poso.

Kegiatan yang bertajuk  Operasi Tinombala 2016 BKO Polda Sulteng, dilepas Kapolda Sulut  Brigjen Pol Wilmar Marpaung, di Mako Brimob,  Mapanget Manado, Rabu (27/04) kemarin.
Kapolda mengatakan, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Polda Sulut khususnya Satuan brimob, untuk dipercaya bisa mengambil bagian dalam menjalankan tugas negara guna menumpas kelompok teroris melalui "Operasi Tinombala 2016" ini.
Tugas operasi tinombala 2016 yang akan dihadapi merupakan salah satu tantangan tugas Polri yang diamanatkan oleh pemerintah RI melalui program ke-11 Quick Wins Renstra Polri 2015-2019 yaitu perburuan dan penangkapan kelompok jaringan teroris Santoso atau yang dikenal Abu Wardha yang di duga bersembunyi di hutan dan pengunungan wilayah hukum Polres Poso Polda Sulteng.
Menurut Kapolda, tugas perburuan gembong teroris ini bukanlah untuk mendiskreditkan suatu kelompok agama atau memperlemah wibawa suatu kelompok agama, karena NKRI adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagaimana tercermin dalam UUD 1945, tugas perburuan gembong teroris ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum NKRI yang telah ternoda dengan adanya aksi-aksi teroris yang telah memakan korban jiwa dan harta benda yang cukup banyak.
"Perlu saya ingatkan, didaerah penugasan nanti saudarakan bersama-sama satuan lain dari unsur TNI. Untuk itu, lakukan koordinasi dean jalin kerjasama yang baik sebagai bentuk sinergitas antar kesatuan guna kelancaran pelaksanaan tugas, hindari arogansi sesama corps yang kerap menjadi pemicu bentrok antar anggota, sembari menyebutkan jangan anda lupa bahwa musuh yang kita hadapi adalah kelompok teroris yang terlatih dan berpengalaman serta bersenjata yang tlah meronrong wibawa bangsa dan negara serta sering membuat resah warga masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas nanti perlu adanya soliditas dan kekompakan antar kesatuan baik TNI maupun Polri dalam pelaksanaan operasi.

Untuk itu saya selaku pimpinan Polri daerah Sulut menaruh harapan besar kepada saudara dalam pelaksanaan tugas operasi tinombala 2016 untuk dapat menjadi personil Polri  yang tangguh bermental baja dan berwibawa, namun tetap santun dan humanis dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terbaik pada masyarakat.

Usai upacara Gubernur telah menyerahkan bantuan penunjang operasional kepada seluruh pasukan Brimob yang akan memburu teroris santoso. (Humas pemprov Sulut).        

BKD Kumpul Peserta Lulus Seleksi Pendaftaran Administrasi IPDN

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut Kamis (28/4) akan mengumpul para peserta yang telah lulus dalam seleksi administrasi pendaftaran  calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Para peserta yang lulus verifikasi administrasi ini akan mendapatkan pengarahan dari Kaban BKD Sulut  Dr. Femmy Suluh,Msi terkait hal teknis kelanjutan seleksi  penerimaan, dimana pada tahap berikut akan dilaksanakan tes kompetensi berbasis CAT. Sebelum para peserta melaksanakan tes CAT akan dilakukan sosialisasi pada hari jumat 29 april bertempat di kantor BKN Regional XI Manado.

“Pendaftaran IPDN melalui website Menpan telah berakhir, para peserta yang telah lolos seleksi awal akan kami kumpulkan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” ujar Suluh.

Setelah mengetahui hasil verifikasi administraasi pada tanggal 27 april, BKD langsung akan mencetak kartu peserta. Para peserta diwajibkan berkumpul di BKD provinsi sulut kamis 28 april pukul 14.00 wita dengan menggunakan pakaian kemeja putih serta celana/rok hitam dan tidak berbahan jeans. Untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di website BKD Sulut www.bkd.sulutprov.go.id atau di www.spcp.ipdn.ac.id

Gubernur Irup Hari Bhakti Pemasyarakatan

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-52 yang di pusatkan di halaman Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tawaang, Kecamatan Ranowulu, Bitung Rabu (27/4) kemarin.

Saat membacakan amanat Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly, Gubernur  menyatakan salah satu faktor dan aktor utama yang berperan secara strategis dalam mewujudkan pembaharuan dan perubahan mendasar melalui Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan adalah untuk membentuk profil dan perilaku petugas pemasyarakatan yang Berintegritas Tinggi, Produktif dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima.

" Dengan Revolusi Mental kita wujudkan Pemasyarakatan Pasti Smart merupakan tema yang sangat relevan dengan semangat Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," kata OD.

Kewibawaan institusi pemasyarakatan akan terwujud ketika seluruh jajaran Pemasyarakatan berani mengintrospeksi diri, melakukan evaluasi, serta bahu membahu dalam membenahi institusi pemasyarakatan. Wujud nyata kerja keras jajaran pemasyarakatan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

" Hal ini tentu saja menjadi suatu kebanggaan sekaligus amanah yang harus diemban bersama oleh jajaran pemasyarakatan. Suatu capaian yang diperoleh dengan cara menyatukan tekad, menguatkan komitmen dan meningkatkan semangat," pungkasnya.(humas pemprov sulut).

Berita Humas Jangan Terlalu Memuji Kepala Daerah

Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven Kandouw mengingatkan Humas pemerintah daerah untuk menyampaikan pemberitaan terhadap kepala daerah secara realistis dan proporsional. Hal itu disampaikan Wagub saat membuka workshop kehumasan Provinsi Sulut, Rabu (27/04) di ruang CJ Rantung kantor gubernur.

Dalam acara yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut ini.
Wagub menegaskan 2 landasan penting yang perlu diperhatikan aparat kehumasan. Landasan pertama yakni harus idealis dan kedua harus pragmatis. Idealis dimaksudkan agar humas dapat menjembatani informasi pemerintahan secara keseluruhan kepada publik melalui rekan kerja yakni jurnalis. Sementara pragmatis haruslah diikuti dengan realistis, penyampaian informasi haruslah sesuai realita.

“Humas jangan terlalu fokus pada penciteraan kepala daerah, sebab dalam ilmu komunikasi penciteraan berlebihan kepada kepala daerah adalah hal yang buruk. Sebab berita/informasi yang memuat terlalu banyak penciteraan kepala daerah pada suatu titik akan menimbulkan kemuakan publik terhadap informasi tersebut,” ingat Wagub dalam kegiatan yang diikuti pejabat Kehumasan di SKPD pemprov Sulut, humas Pemkab/Pemkot se Sulut dan JIPS.

Dalam kesempatan ini, Wagub juga menyentil soal pemberian advetorial kepada perusahaan pers. Menurutnya, kue APBD untuk iklan/advetorial sangatlah terbatas. Karenanya Humas haruslah bijaksana dalam membaginya. Harus proporsional, dilihat dari rating, oplah dan lain sebagainya. Di sisi lain, Wagub juga menyindir wartawan untuk terus profesional. “Pers juga harus tahu diri, jangan oplah hanya 200 eksemplar tetapi minta harga yang sama dengan yang beroplah ribuan. Demikian halnya dengan media online dan radio,” imbuhnya. (Humas pemprov Sulut)