Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Rabu, 11 Mei 2016
Gubernur Bakal Pangil Eman dan Sajow Terkait Penyelesaian Batas Tomohon-Minahasa
Hari Ini Menpan Blusukan di Manado, Pastikan Pelayanan Publik Optimal
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, rencananya hari ini Kamis (12/05), akan melakukan blusukan ke berbagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Manado Sulawesi Utara.
Menpan ingin memastikan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara Optimal. Blusukan, melakukan check and recheck ke beberapa penyelenggara pelayanan publik," ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di dampingi Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi sulut DR Jemmy Kumendong MSi Rabu (11/05), di ruang kerja Kumendong.
Menurut Herman ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang akan dikunjungi oleh Menteri Yuddy dalam kunjungannya ke Manado. Diantaranya Kantor Pemerintah Provinsi Sulut, Polda Sulut, Puskesmas di Kota Manado, Kantor BPJS, Kanwil BPN Sulut, dan Kanwil Bea Cukai Sulut.
"Namun sebelumnya, Menpan akan menghadiri sekaligus membuka acara Forum Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (FORK3PANRB) di ruang rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Setelah itu baru beliau ke lapangan," kata Herman, yang di iyakan Kumendong.
Dijelaskan, kedatangan Yuddy beserta jajaran deputinya ke Manado dalam rangka pelaksanaan FORK3PANRB. Acara yang akan dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE bersama Wagub Drs Steven Kandouw, Unsur Forkopimda Provinsi Sulut, para Bupati/Walikota, dan jajaran pejabat birokrasi pemerintahan se Provinsi Sulut tersebut akan digelar besok di Kantor Gubernur Sulut.
Menurut Herman, melalui FORK3PANRB, Kementerian PANRB memberi ruang dan waktu yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menggali dan menyerap informasi terkait kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Di sisi lain, melalui kegiatan jemput bola tersebut, jajaran Pemda juga dapat menyampaikan aspirasi dan umpan balik dalam rangka perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.
Berbagai kebijakan strategis Kementerian PANRB, mulai penataan SDM aparatur, penataan kelembagaan dan tata laksana, pelayanan publik, sampai dengan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akan dibedah langsung oleh para Deputi Kementerian PANRB.
"Ini adalah kegiatan terobosan. Biasanya rapat koordinasi bersama instansi pusat dilaksanakan di Jakarta, tapi kami berbeda karena pejabat kementerian yang datang ke lapangan. Bukan hanya untuk membangun koordinasi dan komunikasi, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk konsultasi. Makanya besok kami akan selenggarakan juga coaching clinic. Silahkan manfaatkan dengan baik," pungkas Herman menutup perbincangan (Humas Pemprov Sulut).
Sendoh: Pemprov Rekrut Siswa Magang ke Jepang
JOKOWI : Efesiensi Belanjakan APBD dan Bangun Brand Focus Daerah
Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembang Nas) 2016, oleh Kementerian Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, digelar di Istana Negara
Jakarta, Rabu 11 Mei 2016, oleh Presiden RI Ir Joko Widodo, turut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE,
Sementara itu, saat Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Sofyan Djalil, pada laporan penutupan MusrembangNas 2016, dihadapan Presiden dan Wakil Presiden RI, Para Menteri Kabinet Indonesia Hebat serta turut dihadiri seluruh Gubernur dan Sekprov dan Kepala Bappeda se Indonesia, mengutip arahan Presiden Jokowi terkait penyusunan RKP 2017, yang bertemakan "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah" secara rinci diantaranya menjabarkan bahwa setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran disetiap K/L serta kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasar pada Money Follow Fungtion, tetapi Money Follow Program.
Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan penutupan MusrembangNas 2016, secara tegas agar setiap Kementerian/Lembaga menghindari duplikasi program semisal pada dana Infrastruktur. Oleh Presiden Jokowi, menyinggung dana dan anggaran di setiap Pemerintah Daerah (Pemda), baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengendap di Bank Pembangunan Daerah(BPD) dengan kisaran sekitar
220 Triliun awal tahun 2016 untuk segera dibelanjakan dan direalisasikan melalui APBD, dengan memperbesar belanja Modal serta efesiensi anggaran "Saya peringatkan kepada para Gubernur bahkan Bupati Walikota. Agar segera membelanjakannya, utamanya pada invenstasi yg produktif bukan pada infrastruktur Gedung yang tidak proporsional, Perjalanan Dinas, Kunjungan Kerja, beli Mobil Dinas, Mebeleur, Untuk itu kurangi dan hilangkan kebiasan tersebut, kaitan sisi perencanaan, Bkn bukan lagi Money Follow Fungtion, tetapi berorientasi pada Money Follow Program." Tandas Presiden Jokowi.
Lebih jauh, Presiden Jokowi, memintakan agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dapat membangun Brand Positioning Focus Daerah, agar semakin dikenal dan memiliki karakteristik tersendiri sebagai contoh : Kota Palembang-Sumsel, sbg Kota fokus Olahraga dan Iven Keolahragaan. Super fokus konsentrasi semisal Provinsi Papua utk bangun Stadion Sepak bola dengan Visi ke depan yg super fokus, akan memenangkan kompetisi dunia Persepak Bolaan, juga membangun Pelabuhan Perikanan yang fokus konsentrasi pada satu urusan, " bikin suatu kota yg spesifik, misalnya Kota Ambon, Kota Bitung, Sbg kota yg khusus pada industri perikanan, bangun Cool Storage,tata kelola Managemen Perikanan yg terpadu" tutup Jokowi, sebagai mana dikutip Juru Bicara Pemprov Sulut, Roy Saroinsong SH, pad acara Penutupan MusrembangNas.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE, disela2 acara penutupan, berkesempatan bertatap muka dengan sejumlah Menteri Kabinet RI diantaranya Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensekab RI Pramono Anum, Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, MenKumHam RI, Yasonna H Laoly, Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, dalam upaya menggelorakan program dan mengsukseskan kebijakan OD-SK (Operasi Daerah-Tuntaskan Kemiskinan) maupun agenda strategis Pemerintah Provinsi Bumi Nyiur Melambai-Sulut.
Demikian Humas Pemprov Sulut memberitakan.