Distribusi Pangan Sulut Jelang Bulan Puasa Cukup Stabil

Mengingat umat muslim di daerah ini dalam waktu dekat sudah akan melaksanakan bulan puasa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, maka Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Sulut Ir Jemmy Kuhu MSi menjamin untuk ketersediaan dan distibusi pangan di Provinsi Sulut cukup stabil dan terkendali.   

Hal itu di tegaskan Kuhu di Kantor Gubernur kemarin. untuk itu pihaknya telah melakukan langkah-langkah yang terkait dengan stabilitas harga, antara lain melalui penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (P-LDPM) dan pengembangan system informasi harga (panel harga) analisis harga dan akses pangan.

Dia menyebutkan, selain ketersedian pangan maka keamanan pangan (food and bio security) juga menjadi perhatian kami, ujarnya sembari menyebutkan, karena keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak di konsumsi oleh masyarakat, katanya.

Oleh karena itu industri pangan yang berperan sebagai pengedar pangan ke konsumen harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tukasnya sembari menambahkan fungsi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar tetap dilaksanakan oleh BKP bekerjasama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sulut. (humas pemprov Sulut).     

Gubernur Beri Perhatian Khusus Bagi Keamanan dan Kesejahteraan Warga Perbatasan

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE melalui Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Sulut Drs Jhon Palandung MSi mengakui salah satu sasaran pokok pembangunan nasional adalah dalam bentuk sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah. Dimana sasaran pertama yakni untuk pengembangan pembangunan pusat ekonomi serta sasaran kedua untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Pengakuan orang nomor satu di Sulut itu disampaikan Palandung saat membuka rapat fasilitasi dan koordinasi peningkatan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan, di Hotel Grand Puri Manado, Rabu (18/05) kemarin.

“Saya sebagai wakil pemerintah pusat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan mengaswasi penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimanan amanat UU No.23 Tahun 2014, pemerintah daerah kemudian harus mampu menjawab dan senantiasa berperan aktif serta bersinergi positif dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan  yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, baik pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” ujarnya.

Karena itu dilaksanakannya pertemuan ini, mutlak untuk direspons positif, sebab merupakan rangkaian upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan batas antar Negara  dan kerjasama peningkatan sosekbud di kawasan perbatasan dengan Negara tetangga serta pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT), tegas Dondokambey sebagaimana di kutip Palandung.

Untuk itu Dondokambey berharap, lewat pertemuan ini peserta mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi terkait percepatan pembangunan daerah, sehingga pada muaranya mampu mewujudkan pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi dan kebudayaan, terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan Sulut, serta meningkatnya wawasan para pelaku ekonomi di kawasan perbatasan, yang kesemuanya itu sebagai esensi dari pencapaian Visi terwujudnya Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik serta berkepribadian dalam budaya, papar Palandung (Humas Pemprov Sulut).