Anak Yatim : Makase Ibu Gubernur, Torang Kasiang Baru Sekarang Maso Bioskop

IKetua TP-PKK Provinsi Sulawesi Utara Ir Rita Dondokambey- Tamuntuan mengajak  200-an anak yatim piatu dan petugas kebersihan l, untuk menonton langsung pemutaran "Film Senjakala di Manado", Rabu (7/12/2016) sore tadi di salah satu Bioskop terkemuka di Kota Manado.

Ratusan anak yatim piatu dari beberapa panti asuhan yang ada di kota Manado merasa sangat bangga dan gembira bisa diajak ibu Gubernur Rita Dondokambey - Tamuntuan untuk menonton bioskop.

Blessing Johannis, kelas dua SMP salah satu anak yatim piatu panti asuhan dr J Lucas Karombasan, merasa sangat senang dan beruntun bisa menonton bersama ibu Gubernur Rita Dondokambey - Tamuntuan.

"Terima kasih ibu Rita, so ajak bauni pa torang. Torang kasiang ini baru sekarang maso bioskop," ucap Blessing.

Hal yang sama diucapkan Natalia Palar. Dirinya sangat bangga kepada ibu Gubernur Rita Dondokambey - Tamuntuan yang mengajak torang (Anak yatim piatu - red) nonton film di bioskop.

"Torang sangat beruntung dan gembira diajak ibu Gubernur untuk nonton film. Sekali lagi, saya mewakili teman - teman mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu Gubernur dan pak Gubernur yang sudah mengajak kami nonton film," cetusnya.

Adapun panti asuhan yang diundang dari 5 panti asuhan muslim dan kristen serta petugas petugas kebersihan di lingkungan Kantor Gubernur Sulut.

"Terima kasih kepada keluarga Dondokambey-Tamuntuan sudah berbagi kasih dengan kami lewat nonton bioskop Film Senjakala di Manado," kata seorang pengasuh panti asuhan.

Ratusan anak berasal dari Panti Asuhan Lukas, Bhakti Mulai, Anur, Al Ikhwam, Bala Keselamatan dan bukit harapan.

Sementara itu Pembina JIPS, Victor Rarung yang juga merupakan staf khusus Gubernur mengatakan, kegiatan ini spontanitas dari Ibu Gubernur untuk berbagi kasih dengan anak panti. 

"Tentunya juga bekerjasama dengan JIPS yang selalu berupaya tampil dalam pembangunan Sulut Hebat bagi kemajuan DN kesejahteraan masyarakat," ungkap Rarung.
 
Nonton bareng (Nobar) ini juga disponsori oleh, Ketua TP-KKK Provinsi Sulut, Ketua DWP Sulut, JIPS dan Mega Mas Group.
( Humas)

Wagub.Warning Sangadi Tentang Penggelolaan Dana Desa.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara  Drs Steven O.E Kandouw membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dana Desa  bertempat di Hotel Sutan Raja Kota Kotamobagu rabu (7/12) kemarin.

Dalam sambutan Wagub mengatakan supaya mempergunakan Dana Desa sesuai dengan peruntukannya karena Desa adalah ujung tombak pembangunan di daerah.

Menggingat kabupaten Bolmong kategori fiskal indeks pembangunan manusia  paling rendah  dibanding dengan kabupaten kota pemekaran di bumi totabuan.

Sudah menjadi tekad Bapak Gubernur  bagaimana  mensejahterahkan masyarakat Bolmong meningkatkan potensi SDM  dan merebut kejayaannya seperti dulu, pemanfaatan dana Desa itu harus betul betul efektif dan Sustianable ( berkelanjutan).

Bagaimana Desa mencari formula atau cara untuk  untuk mendapatkan/meningkatkan  PAD  untuk itu harus melibatkan semua seperti tokoh agama,masyarakat dan semua elemen yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bolmong.

Jangan pernah ada dipikiran untuk menyalahgunakan Dana Desa lebih baik " Tidur Enak Daripada Makan Enak". Kata Kandouw.

Dalam kesempatan itu Wagub juga mengingatkan untuk mensukseskan pilkada di Bolaaang Mongondow tutup Kandouw

Penjabat Bupati Bolmong  Nikson Watung mengatakan dari 200 desa di bolmong  total  anggaran Dana Desa  tahun 2016 sebesar Rp 119.867.236.000 ,- Pagu Dana Desa tahap 1 sebesar Rp.71.920.332.950,- dan yang telah disalurkan ke 200 desa dengan total penyaluran 100%..
Sedangkan pagu Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.47.946.394.400,- minggu pertama bulan desember telah disalurkan ke- 167 desa sebesar Rp.40.024.668.414-, dan  yang belum.disalurkan di 33 desa sebesar 7.922.234.636-, karena belum mengajukan permintaan penyaluran serta sementara melengkapi  persyaratan administrasi untuk pencairan dana desa tahap 2.  ungkap Watumg.

Kepala Badan  Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa P  melaporkan maksud dan tujuan rapat ini menjadi wadah sinkronisasi  dan senergitas pemerintah sebagai penerima manfaat  guna optimalisasi dana desa tahun 2016, sharing informasi meningkatkan peran pemerintah memantapkan dan memperkuat komitmen membangun desa melalui fasilitas dalam bentuk program  dan dukungan dana yang memadai.

Yang hadir dalam acara tersebut Kepala BPKP Perwakilan Sulut Sihar Pandjaitan dan pejabat esolon 2 di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Humas Pemprov Sulut)

Didaulat Pemda Berkinerja Baik, Jokowi Serahkan DIPA 2017 Secara Simbolis Kepada Dondokambey

Bertempat di Istana Negara Republik Indonesia, Presiden RI Ir Joko Widodo menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2017 Kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, Rabu (07/12). 

DIPA ini diberikan kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah secara simbolis dengan kinerja baik. Penyerahan DIPA tahun 2017 ini merupakan awal dari proses pelaksanaan UU Nomor 18 tahun 2016 tentang APBN tahun 2017. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 

Penyerahan DIPA tahun 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Pusat dan Daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam APBN tahun 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun.

 Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 K/L berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7%) . Sementara itu, DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana sebesar Rp764,9 triliun atau 36,8% dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp522 triliun (26,5%). Alokasi belanja kementerian/lembaga difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial (KIP, KIS dan PKH) serta memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas. 

Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan anggaran kesehatan sebesar lima persen dari belanja negara, yang harus dikelola secara efisien dan efektif dengan target yang tepat. Sementara itu besarnya anggaran transfer ke daerah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawacita. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menggunakan anggaran tersebut dengan patut dan tepat. Dengan diserahkannya DIPA 2017, diharapkan kementerian/lembaga dan daerah segera melaksanakan APBN/APBD 2017 sesuai arahan Presiden secara cepat, transparan dan akuntabel.

 Sementara itu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan Percepatan anggaran perlu dilakukan sebelum tahun dimulai. Yang alami penundaan maka perlu untuk perlu dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun 2017. "Untuk DIPA adalah kita lihat beberapa hal sepeti opini BPK, kinerja dan sisi efektivitas kemampuan untuk menunjang kinerja," ujarnya. (Humas Pemprov Sulut)