Senin, 15 Mei 2017

Wagub Kandouw Menghadiri Hut Jemaat Sumena Kayuwatu Kakas


Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw  di sambut  dengan tarian adat kabasaran dan  antusias oleh masyarakat di Desa Kayuwatu  Kecamatan Kakas Minahasa Minggu ( 13/05) kemarin.
Kedatangan Wagub atas undangan jemaat GMIM Sumena Kayuwatu dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT ) Jemaat yang ke 212 tahun.
Dalam sambutan Wagub mengatakan tidak ada  kata yang paling cocok selain bersyukur, bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan , atas nama pemerintah sulut  mengucapkan selamat hari ulang tahun jemaat ke 212  tahun, mudah -mudahan kehidupan berjemaat dan bergereja di sini baik menjadi lebih baik sesuai dengan umur yang cukup tua ini.
Wagub juga mengingatkan jemaat untuk berdamai dengan lingkungan
" kita harus menjaga alam sekitar tidak ada histori di daerah kita seperti di Tomohon Tataaaran, Sonder, Bitung Tondano itu banjir daerah Nyiur Melambai yang tidak pernah banjir sekarang itu banjir karena apa kita torang tidak bersahabat dengan lingkungan" jelas Wagub.
Saya berharap pada GMIM untuk membuatkan program tanam pohon ini merupakan salah satu kontribusi kita untuk memyelamatkan lingkungan demi anak cucu, tutup Wagub Steven Kandouw
Dalam kesempatan tersebut Aafub Kandouw menyumbang 40 juta rupiah untuk pembangunan pastori jemaat Sumena Kayuwatu Kakas.
Yang menjadi khadim BPMS Bidang Misi dan Oikumene Pdt Ventje Talumepa
Turut hadir Kadis Ketahanan  Pangan Sulut Jemmy Kuhu,  kadis Perumahan Rakyat dan sarana pemukiman Minahasa  Jacky Walukow Camat Kakas Jefry Maisiouw
( Humas Pemprov Sulut)


Sulut Tolak Paham Radikal

"NKRI harga mati!" Kalimat bernada tinggi dan mengguntur itu diucapkan berulang-ulang oleh ratusan peserta aksi unjuk rasa damai dari sejumlah organisasi masyarakat adat Minahasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (15/5/2017) siang.

Setelah itu sejumlah perwakilan pengunjuk rasa melakukan pertemuan dengan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw di ruang tamu gubernur.

Pertemuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat peserta unjuk rasa damai itu berlangsung tertib dengan hadirnya pihak Polda Sulut yang langsung dipimpin Kapolda Irjen. Bambang Waskito.

Paham radikal tidak boleh tumbuh dan berkembang di bumi nyiur melambai. Hal itu menjadi kesimpulan dalam pertemuan pihak pemerintah provinsi dengan sembilan organisasi masyarakat adat itu.

Terungkap juga dalam pertemuan itu bahwa munculnya gerakan-gerakan intoleransi dan berpaham radikalisme bakal mengancam sendi-sendi kebangsaan yang telah dibangun dengan susah payah oleh pendiri bangsa.

Karena itu peningkatan pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan harus terus dioptimalkan mengingat berbagai tantangan, hambatan dan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang semakin beragam dan kompleks baik yang datang dari luar maupun dalam.

Kuatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan nantinya akan memantapkan semangat kebangsaan masyarakat dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa.

Adapun pihak Pemprov. Sulut akan menindaklanjuti hasil pertemuan itu ke pemerintah pusat. Setelah pertemuan, seluruh peserta aksi unjuk rasa damai membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan pihak Polda Sulut.

Setelah pertemuan Gubernur Olly Dondokambey, SE menyatakan dukungannya terhadap sikap masyarakat sulut yang menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. "Itu bagus bagi kita, karena sikap masyarakat menyatakan kegundahan hati mereka selama ini sebagai rakyat Indonesia yang menjaga Pancasila dan mendukung toleransi," katanya.

Menurutnya, semua aspirasi yang telah disampaikan peserta unjuk rasa damai layak diapresiasi apalagi ditujukan untuk kedamaian Sulut. “Mereka telah menyampaikan aspirasi dan saya mensupportnya asalkan tertib supaya keamanan Sulut tidak terganggu,” jelas Dondokambey.

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw. Dia menyatakan segala paham radikal dan intoleran tidak boleh berkembang di Sulut. "Pemprov menolak paham-paham radikal dan intoleran masuk di Sulut. Kami mengapresiasi masyarakat yang terus menegakkan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Ini final dan harga mati"

Turut hadir dalam pertemuan, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekprov Edwin H Silangen SE MS, Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut, Asisten Administrasi Umum Ir Roy O Roring MS, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Roy Mewoh, DEA. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Bahas Kerjasama Dengan Jepang


Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menerima investor Jepang di ruang  tamu kantor Gubernur Sulut Senin ( 15/05 ) kemarin.
Tim yang datang dari jepang  
Katsumi Ono Advisor Nisshinkan Hotel Group , Anggota Dewan Liberal Demokratic Party (LDP) Gunma Pref ,Yutaka Ono : Presiden Direktur Nisshinkan Hotel Group, Fumi Ono : Manager Hotel Happy Inn Melawai Jakarta , Masaaki Ichimura ,Former General Manager Nisshinkan Hotel (Manza Onsen Hotel) , Ichiro Yamaguchi Direksi South East Asian Culture and Frienship Association Hiroshi Nakamura Presiden Direktur Fets System Inc,  Presiden Direktur Selecton Hotel Group Inc ,Hisao Sato Sankei Newspaper dan John Loudy Saryowan : CEO Minahasa Co.,Ltd  Ketua Perwakilan PERSADA (Perhimpunan Alumni dari Jepang).
Latar belakang kunjungan tersebut adalah mengingat bahwa sulawesi adalah pulau besar yang memiliki kekayaan sumber daya alam
baik logam maupun non-logam.
dan merupakan salah satu koridor ekonomi yang tercatat dalam MP3EI, sebagai Pusat
Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Pertambangan Nasional, tujuan kedatangan investor jepang adalah komoditi unggulan di bidang jasa yaitu daerah wisata yang sangat indah, Pulau Bunaken yang sudah terkenal hingga mancanegara. Rencana pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung (daerah industri), akan membuat Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang Indonesia ke dunia internasional. Situasi dan keadaan yang sangat baik tersebut diatas, memerlukan kegiatan pengolahan potensi semaksimal mungkin, yang kemudian dapat berguna bagi pengembangan daerah sulawesi (pada umumnya), dan sulawesi utara (pada khususnya).
Untuk mendukung gerakan pengembangan daerah, diperlukan akses yang mudah agar Sulawesi utara lebih banyak dikunjungi oleh Investor dan wisatawan.
Tujuan kunjungan ke sulawesi utara yang ingin dicapai adalah
Meningkatkan akses wisatawan dari Jepang dengan membangun hotel sistem servis Jepang, Membangun Sekolah Perawat, Sekolah Bahasa Jepang, Rumah Orang Jompo serta Longstays untuk Lansia Standard Servis Jepang. Siap menerima Tenaga Kerja dari Sulawesi Utara ke Jepang khususnya daerah Gunma Pref dan sekitarnya serta membangun Tempat Pelatihan sebelum datang ke Jepang, meningkatkan ekspor komoditi daerah (Pertanian, Perkebunan dan Perikanan) ,mengajak Investor dari Jepang untuk menanamkan modal di berbagai bidang, menindak lanjuti terealisasi rencana pembukaan rute penerbangan langsung dari Manado ke  Jepang, menindak lanjuti program yang telah dibicarakan dengan masyarakat Sulawesi Utara di Oarai Jepang.,menjaga kelestarian Lingkungan Hidup dalam penanganan Kebersihan atau Sampah.
Dengan adanya beberapa Program diatas, Minahasa Co.,Ltd. siap menjadi pintu gerbang atau
Kantor Representative Pemerintah Sulawesi Utara di Jepang.
Gubernur Sulawesi Utara menyambut baik akan kedatangan investor jepang dan akan memfasilitasi anak- anak Sulawesi utara untuk bekerja di sana, kata Gubernur.
Yang menjadi kendala bahasa untuk itu akan dilakukan pelatihan bahasa jepang  agar dapat berkomunikasi di tempat mereka kerja ,jelas  Gubernur.
( Humas Pemprov Sulut )


Gubernur Menerima Kunker Komisi Tujuh DPR RI.



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE  bersama Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw menerima pada kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, di Ruangan C. J. Rantung, kemarin (15/05).

Dalam sambutan Gubernur mengatakan kunjungan kerja  dari komisi tujuh ini bisa mendapat suport  di pusat untuk proyek pembangunan  kemajuan sulawesi utara.
Dan untuk bea cukai di sulut belum memiliki kantor ,  masih bolak-balik makasar diharapkan  supaya bisa memiliki kantor bea cukaii dan imigrasi.

Gubernur berharap untuk mengembangkan BUMD.
Begitu juga PLN bisa membagi Proyek dengan daerah, biar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hal senada disampaikan oleh ketua tim H. Mulyadi bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk  mendengar aspirasi di setiap daerah untuk disesuaikan  dengan program pemerintah, dan meninjau langsung pertamina akan pelayanannya kepada masyarakat.
Dan kami memiliki program listrik desa.
Apabila ada daerah yg belum memiliki listrik tinggal langsung melapor ke PLN. Sesuai dengan program presiden.
Agar masyarakat bisa merasakan pelayanan yang sama sampai pedesaan.
Ujung dari pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Dan kami komisi VII siap bersinergi  dengan pemerintah provinsi sulut untuk  kemajuan daerah, tutup Mulyadi
Turut hadir Ketua DPRD Sulut Andre Angow, Sekprov Sulut Edwin Silangen,  GM PLN Suluttenggo Baringin Nababan, GM Pertamina  dan pejabat Eselon 2 dilingkup pempriov Sulut.
( Humas Pemprov Sulut)


OD-SK Terima Perwakilan Unjuk Rasa Damai 9 Aliansi Organisasi Masyarakat Adat Minahasa

      Segenap elemen dan unsur perwakilan masyarakat adat Minahasa  dalam mengsikapi kondisi kekinian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih  elektabilitas serta dinamika akan tatanan bermasyarakat dan sendi-sendi sosial di Bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara, Senin siang (15/05) menggelar Unjuk Rasa Damai, dalam menyalurkan aspirasi dan tuntutan di Kantor Gubernur Sulut.
   Oleh Pemerintah Provinsi Sulut, yang di mediasi serta di fasilitasi Kapolda Sulut, Irjen (Pol) Bambang Warsito, berkesempatan melakukan pertemuan bersama Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven OE Kandouw yang di gelar di Ruang Tamu Gubernur Sulut kepada 9 (sembilan) perwakilan lintas Organisasi Masyarakat dan Penggiat Adat Ke-Minahasaan.
  Dalam pertemuan dan diskusi ini yang berlangsung hangat serta dialogis guna mengsikapi tuntutan aspirasi para pengunjuk rasa oleh Gubernur Sulut secara arif dan bijaksana dilandasi jiwa Kenegarawan, menjawab secara lugas dan gamblang akan kompleksitas permasalahan yang mengemuka saat ini utamanya isue Disintegrasi, Intoleransi dan suasana batin akan Kearifan Lokal di daerah ini.
   Selanjutnya menyikapi akan tuntutan dan aspirasi dari para perwakilan unjuk rasa damai ini, oleh pihak Pemprov Sulut akan memfasilitasinya guna menjadi sikap dan petisi ini, sebagai rekomendasi ke Pemerintah Pusat  dan para Legislator di Senayan dalam menyelesaikan persoalan di daerah sebagai bagian Integral dari NKRI.
   Turut serta dalam forum pertemuan ini, Ketua DPRD Sulut Andre Angouw, Sekprov Edwin H Silangen SE MS, Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut, Asisten Administrasi Umum Ir Roy O Roring MS, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Roy Mewoh Msi.
Demikian Roy Saroinsong SH selaku Kabag Humas Pemprov Sulut dan Juru Bicara memberitakan. (R2LS)