Mewakili Gubernur, Farly Kotambunan Buka Pendampingan Penguatan SAKIP

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 penganti Instruksi Presiden Nomor  1999 yang mengatur tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeruntah ( SAKIP ) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas  alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuhan, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada insransi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah.

Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Kepala Biro Organisasi  Farly Kotambunan SE saat membuka kegiatan SAKIP  bagi Kabupaten/Kota di Wilayah Sulut yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Manado Rabu ( 14/06 ) Kemarin.
Dari pemahaman tersebut tentunya kita sepakati bahwa SAKIP memiliki implementasi yang sangat besar terhadap gerak roda pemerintahan dan pembangunan  di daerah, katanya.
Namun disadari bahwa di lingkungan Pemerintah kualitas yang di hasilkan dari SAKIP masih perlu untuk dioptimalkan katena lemahnya perencanaan , pemahaman terhadap indikator kinerja dan indikator kinerja utama belum maksimal, konsistensi perangkat daerah untuk memperbaiki hasil evaluasi yang masih rendah, kutangnya kualitas sumber daya pengelolah dan sebagainya, lanjutnya.

Menyikapi hal itu pemerintah provinsi sulut  kemudian berencana membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa perangkat daerah terkait, untuk menangani berbagai permasalahan yang masih ditemui, serta melaksanakan pelatihan bagi sumber daya pengelolah optimalnya proses akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap instansi , jelasnya
Dalam kaitan itu maka terlaksananya kegiatan ini sanga memegang peranan penting dan strategis kemudian wajib untuk kita sukseskan bersama guna mewyjudkan paripurnanya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah serta perwujudan prinsip Good and Clean Governance, harapnya.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya mengajak para peserta untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini.Jadikan pula agenda ini sebagai wahana saling berbagi ide dan informasi sehingga akan terjalin ttansfer knowledge yang efektif, serta mampu diaktualusasikan diberbagai hal positif demi terwujudnya penyelengaraan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga  manfaatnya dapat dirasakan sebesar -besarnya  oleh masyarakat secara luas, tutupnya.
  

( Humas Pemprov Sulut )

Olly : Konflik Marawi Tidak Pengaruhi Pariwisata Sulut

Konflik di Marawi Filipina Selatan yang berlangsung antara militer Filipina dengan kelompok yang berafiliasi ke ISIS tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara. Secara geografi, wilayah Filipina berdekatan dengan Sulut.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam Rapat koordinasi perkembangan terorisme di Indonesia dan antisipasi dampak konflik di Marawi Filipina terhadap Indonesia yang diselenggarakan di Ruangan C.J Rantung, Rabu (14/6/2017) sore.

"Kunjungan turis ke Sulut lancar. Keamanan wilayah dapat dijaga terus hingga saat ini sehingga keinginan presiden terciptanya rasa aman di semua daerah dapat diwujudkan," katanya.

Meskipun aman, ternyata konflik Marawi sempat menimbulkan kekhawatiran juga. Menurut Olly, hal itu berakhir setelah dilakukan kunjungan langsung pada bulan mei lalu ke Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud yang juga berbatasan dengan Filipina.

"Terjadinya konflik di Marawi sempat menimbulkan kekhawatiran. Namun setelah kami memantau langsung ke daerah perbatasan beberapa waktu lalu, keamanan di sana berlangsung baik karena peranan pihak TNI dan Polri," tandasnya.

Lebih jauh, Olly mengapresiasi dipilihnya Sulut sebagai tempat pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Hal itu dapat menunjukkan kepada semua pihak bahwa kesiapan penanggulangan terorisme berlangsung optimal.

"Kegiatan ini membawa dampak yang sangat baik. Artinya kesiapan penganggulangan terorisme berjalan baik. Semoga kerjasama ini dapat berjalan baik sehingga keamanan dapat terpelihara terus " imbuhnya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menjelaskan terjadinya perubahan ancaman terhadap keamanan negara dari invasi ke terorisme.

"Ancaman saat ini sudah berubah. Dulu ancamannya invasi dari negara lain namun sekarang ancamannya terorisme dan radikalisme. Ini harus dihadapi bersama oleh semua negara," tandasnya.

Karena berdampak buruk terhadap keamanan negara, Menkopolhukam Wiranto mengatakan terorisme sebagai musuh bersama.

"Terorisme harus dimusuhi karena dampak terhadap kehidupan negara sangat besar baik keamanan, perekonomian dan lainnya," tegasnya.

Wiranto juga menyebutkan alasan dipilihnya Manado sebagai tempat pelaksanaan rapat koordinasi adalah untuk menjalankan misi pemerintah berdasarkan UUD 1945.

"Mengapa rapat koordinasi dilaksanakan di Manado? Kita menyelenggarakan rakor karena sesuai dengan misi pemerintah sesuai pembukaan UUD 1945 alinea 3. pemerintahan yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia," ujarnya.

Diketahui, penyerbuan kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS ini membuat situasi keamanan di Marawi menjadi bertambah runyam. Penyerbuan ini juga membuat sejumlah negara Asia Tenggara khawatir. ISIS tengah membangun basis baru setelah mulai kehilangan pijakan di Irak dan Suriah.

Meskipun demikian, tren kunjungan wisatawan asing ke Sulawesi Utara menunjukkan angka menanjak dalam tiga bulan pertama 2017. Selama kuartal I/2017, kunjungan wisatawan asing ke Bumi Nyiur Melambai mencapai 17.941 turis.

Bahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan asing selama kuartal I/2017 melesat hingga lima kali lipat dari posisi kuartal I/2016 yang hanya mencapai 3.467 turis.

Berdasarkan asal negaranya, turis yang melawat ke Sulawesi Utara didominasi dari China. Sejak awal tahun, turis asal Negeri Tirai Bambu selalu menempati urutan pertama asal negara yang berkunjung ke Sulut.

Di Maret 2017, jumlah turis China yang melancong ke Sulut mencapai 3.889 turis atau 75,54 persen. Sejak tahun lalu Bandara Sam Ratulangi di Manado sudah menerapkan kebijakan bebas visa untuk 169 negara. Selain itu, ada delapan penerbangan carter langsung dari China dan satu penerbangan regular langsung dari Singapura.

Di sisi lain, peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Sulawesi Utara berbanding lurus terhadap kinerja perhotelan. Tingkat penghunian kamar atau okupansi hotel di Maret 2017 naik 11,43 poin secara bulanan menjadi 68,16 persen. Secara tahunan, okupansi per Maret 2017 juga lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Maret 2016 sebesar 65,58 persen.

Adapun rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw, Sekdaprov Edwin H. Silangen, SE, MS, bupati dan walikota di Sulut dan jajaran Forkopimda. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)