Setibanya di Kota Bandung, Senin (11/9/2017) pagi, Gubernur Olly Dondokambey, SE langsung menuju Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjajaran (Unpad). Di sana, Olly menghadiri undangan Dies Natalis ke-60 Universitas Padjadjaran sekaligus orasi ilmiah Presiden Joko Widodo.
Selain Olly, tamu undangan lainnya turut menyambut kedatangan Jokowi saat akan menyampaikan orasi ilmiahnya. Pada puncak acara yang juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja itu, Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad memberikan Anugerah Padjadjaran Utama kepada Presiden Joko Widodo dan peluncuran buku " Menyongsong SDGs : Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia".
Olly tampak serius menyimak orasi ilmiah dari Jokowi. Diketahui, saat berorasi, Jokowi menyampaikan harapannya agar pihak universitas menjadi garda terdepan dalam perang informasi, khususnya memerangi informasi hoax.
"Yang paling siap untuk bisa mengantisipasi perubahan adalah perguruan tinggi dan universitas sehingga setiap masuk di universitas selalu saya sampaikan ini," ujar Jokowi saat memulai memulai orasinya.
Salah satu perubahan besar yang disinggung Kepala Negara dalam orasinya itu ialah perkembangan media sosial yang mampu mengubah tatanan kehidupan. Bahkan, sejumlah pemimpin negara menyampaikan kepada dirinya bahwa penyebaran informasi melalui media sosial tidak bisa dihentikan sekehendak hati.
"Negara-negara bisa mengendalikan medianya (konvensional), tapi tidak bisa mengendalikan media sosial. Tidak bisa! Semua mengatakan kepada saya," ujarnya.
Dalam praktiknya, perkembangan media sosial ini sanggup untuk membuat lalu lintas informasi menjadi semakin lancar. Namun, ada kalanya, dengan penggunaan yang tidak bertanggung jawab, media sosial dimanfaatkan sehingga menimbulkan dampak-dampak negatif yang berbahaya bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya.
"Inilah keterbukaan media sosial yang universitas harus bisa mengantisipasi, harus menyiapkan SDM kita untuk bertarung dalam persaingan. Kalau tidak akan sangat berbahaya," ia menegaskan.
Arus informasi di media sosial yang sedemikian deras terkadang membuat kita tak lagi sempat untuk mendalami informasi tersebut. Masyarakat juga terkadang tidak mencari tahu terlebih dahulu apakah informasi yang diterimanya itu benar atau tidak.
"Akibatnya apa? Masyarakat mudah emosional. Ada apa-apa sedikit, langsung ditanggapi. Padahal informasi itu belum tentu betul," sambungnya.
Hal yang demikian disebutnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lainnya. Mayoritas penggunanya masih banyak yang tertipu oleh berita-berita bohong yang beredar melalui media sosial.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Perpres dengan nomor 87 tahun 2017 tersebut diharapkan mampu membangun salah satu ikhtiar antara pemerintah dan masyarakat dalam memantapkan jati diri bangsa Indonesia, baik kini dan di masa mendatang.
Melalui Perpres PPK ini, seluruh elemen bangsa didorong untuk berupaya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, serta budi pekerti.
"Inilah yang harus kita bentengi anak-anak kita, mahasiswa, dan semuanya, bahwa pendidikan karakter ini harus kita utamakan. Baik yang berkaitan dengan integritas, kejujuran, etos kerja, anti korupsi, toleransi, persaudaraan, dan persatuan. Ini yang wajib kita utamakan," tuturnya.
Selain hal itu tentunya masih banyak lagi perubahan dan inovasi-inovasi baru lainnya yang menuntut kita semua untuk mengejar dan mengantisipasi semua perubahan-perubahan itu.
"Kita harus berani berubah, kalau tidak kita akan kalah berkompetisi dengan negara-negara lain," ia mengingatkan. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)
