Gubernur Olly Sukses Pimpin Sidang Majelis Sinode GMIM Ke-79

Kecekatan, kearifan dan ketegasan seorang Olly Dondokambey terlihat dalam
Sidang Paripurna Majelis Sinode GMIM Ke-79 yang digelar di Grand Kawanua Convention Center Manado, Rabu (21/3/2018)

Sebagaimana dalam agenda pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM periode pelayanan 2018-2022 tersebut, Gubernur Olly yang juga Ketua Panitia Sidang Majelis Sinode mampu menuntun proses pemilihan secara efektif namun tetap aspiratif. Kepiawaian Olly dalam memimpin sidang membuat suasana pemilihan yang serius santai dan penuh kekeluargaan. Semua tahapan pemilihan BPMS yang menggunakan sistem e voting dengan gamblang ia pimpin secara kebersamaan dan demokratis.

Pemilihan BPMS GMIM kali ini juga menoreh sejarah karena pertamakalinya menggunakan sistem e voting. Sistem ini terjamin kerahasiaannya dan mencegah kesalahan pada proses pemilihan.

"Terimakasih karena telah mempercayakan saya jadi ketua panitia pemilihan. Pemilihan dengan e voting ini sangat terjamin kerahasiaannya. Semua database tersimpan di server. Tidak ada yang tahu siapa yang dipilih peserta kecuali peserta itu sendiri," kata Olly.

Selain itu, untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, Olly pun beranjak dari tempat duduknya untuk melakukan pengecekan langsung perangkat elektronik yang digunakan dalam pemilihan termasuk kesiapan pembatas jalur yang dilalui peserta menuju bilik suara.

Diketahui, sebanyak 1744 peserta pemilihan yang berasal dari 937 jemaat dan 126 wilayah pelayanan GMIM berhak menggunakan hak suaranya. Mereka terdiri dari Utusan Jemaat, Utusan Wilayah dan BPMS GMIM.

Usai mendengar arahan Olly, seluruh peserta secara tertib berjalan ke bilik di mana terdapat tablet dan printer. Kemudian, peserta menekan tombol 'Mulai' yang ada di halaman awal aplikasi e-voting yang tersedia di tablet. Setelah itu, peserta memindai QR code yang terdapat di kartu pemilihnya untuk masuk ke halaman berikutnya yang memuat daftar kandidat. Di dalam bilik suara, peserta menekan nama kandidat tertentu untuk menentukan pilihannya.

Berdasarkan tata tertib pemilihan e voting, setelah peserta menekan tombol 'Ya' atas pilihannya maka secara otomatis peserta akan keluar dari aplikasi dan printer akan mencetak kertas suara yang berisi nama kandidat yang dipilihnya. Peserta mengambil kertas suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Pemilihan diawali dengan memilih Ketua BPMS GMIM. Wakil Bupati Minahasa Selatan Frangky Wongkar menjadi peserta pertama yang menggunakan hak suaranya.

Menariknya, para peserta baik yang sedang menunggu giliran menggunakan hak suara ataupun yang telah melaksanakan hak pilih mendapatkan coklat dari Gubernur Olly. Seluruh peserta pemilihan pun antusias menerima coklat dari orang nomor satu di bumi nyiur melambai itu.

Tiba saatnya penghitungan suara Ketua BPMS GMIM. Gubernur Olly menggunakan kode akses yang dimilikinya untuk membuka database hasil pemilihan. Hasilnya Pdt. Dr. Hein Arina meraih 1110 suara terpilih menjadi Ketua Sinode GMIM. Perolehan suara Pdt. Hein Arina telah memenuhi syarat 50 persen tambah satu. Karena dari 1744 peserta yang menggunakan hak suara tercatat 1702 suara. Sehingga pemenangnya harus meraih minimal 852 suara. Adapun Pdt. Hendry Runtuwene berada di urutan kedua dengan meraih 466 suara. Sedangkan posisi ketiga diraih Pdt. Petra Rembang dengan pencapaian 96 suara.

Agenda itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E. Kandouw, Ketua BPMS GMIM yang lama Pdt Dr HWB Sumakul, bupati dan walikota serta para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Prov. Sulut)

Sekprov: Kesetaraan Gender Penting Dalam Pembangunan Bangsa

Keadilan serta kesetaraan Gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon positif dalam setiap aspek pembangunan bangsa dan daerah. Hal ini  disampaikan  Gubernur Sulawesi utara Olly Dondokambey SE pada acara pembukaan rapat koordinasi pengarusutamaan gender bagi pembinaan dan UKM Se-Provinsi Sulut yang diwakili oleh Sekda Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE, MS, Rabu (21/3/2018) di hotel Ibis manado.

Dalam sambutan Sekprov mengatakan, kaum gender telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan global ( Millenium Development Goal's/ MDG's ) hasil kesepakatan dari negara seluruh dunia, yang artinya semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan prinsip kesetaraan.

Lanjut Sekprov, pemerintah indonesia telah menyepakati dan menetapkan serta menjalankan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Pengarusutamaan gender secara yuridis telah diatur oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011, dengan panduaan pelaksanaan antara lain, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberi perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi karena biasa gender serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak untuk melakukan tindakan sensitif gender dibidang masing-masing.

Selanjutnya, kondisi kesetaraan gender di negara ini masih membutuhkan kerja keras dan menuntut sinergitas segenap komponen pembangunan bangsa, terlebih banyak pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang keadilan gender itu sendiri, termasuk masih terdapatnya perbedaan antara pengusaha perempuan dan pengusaha laki-laki, yang di tentukan terutama oleh bedaya dan aspek yang menyantuh seperti penilaian sosial atau masyarakat umum terhadap perempuan karir, beban rangkap sebagai ibu rumah tangga dan pelaku bisnis dan keterbatasan mobilitas, dimana mengakibatkan perempuan seringkali terhambat oleh struktur sosial dalam penciptaan dan pengelolaan bisnis atau koperasi dan UKM.

Lebih jauh Sekprov mengatakan agar kegiatan ini dapat dijadikan kesempatan untuk membuka wawasan tentang kesetaraan gender guna membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah dan swasta, demi percepatan kesetaraan dan keadilan gender di daerah serta peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan sebagai instrumen terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas koperasi dan UKM provinsi sulawesi utara Ir. Happy Korah M.Si mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah,  memberikan pemahaman terhadap koordinasi pengarusutamaan gender terhadap perbedaan peran,  fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini menambah semangat integritas dan disiplin serta terciptanya profesional didalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam koordinasi pengarusutamaan gender antara laki-laki dan perempuan.

Hadir dalam acara ini para Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Se-Sulut(humas provinsi sulut)