Gubernur Olly Usul Ke Unesco, Musik Kolintang Jadi Warisan Budaya Dunia

Setelah tercatatnya batik dan angklung di UNESCO (Badan PBB untuk urusan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan) sebagai warisan budaya dunia, kini Indonesia bakal menorehkan budaya khasnya yang lain yakni alat musik kolintang sebagai warisan budaya dunia. Kolintang adalah adalah alat musik tradisional Minahasa, Sulawesi Utara yang terbuat dari kayu.

Gubernur Olly Dondokambey, SE bahkan telah mengusulkannya melalui surat bernomor 430/551/Sekr-DKD yang ditujukan ke Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

"Pemprov Sulut mendukung serta memberikan persetujuan pengusulan lebih lanjut dengan menugaskan kepada tim penyusun dan komunitas pendukung untuk menyiapkan dan melengkapi dokumen pengusulan yang sedang dilakukan oleh direktorat warisan dan diplomasi budaya ditjen kebudayaan kemendikbud RI," ungkap Olly dalam surat itu.

Selain itu juga telah dibentuk tim pendukung berjumlah 12 orang yang terdiri dari Pemprov Sulut dan Organisasi PINKAN (Persatuan Insan Kolintang Nasional).

Adapun yang menjadi pembina tim adalah Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan Penanggung jawab diemban oleh Plt Kadis Kebudayaan Daerah Sulut Fery R.J. Sangian, S.Sos

Tim juga telah melaksanakan rapat koordinasi di Kantor Disbud Sulut, Rabu (28/3/2018) siang untuk membahas syarat-syarat teknis dan administrasi demi mendukung terobosan Gubernur Olly.

Diketahui, pada perkembangan sekarang ini, Ansambel musik kolintang kayu Minahasa telah menyebar di beberapa negara sehingga Pemprov Sulut berusaha untuk melindunginya dari kepunahan atau peralihan kepemilikannya.

Gubernur OD, Hadiri Pertemuan Stunting Summit 2018

     Pertemuan puncak pelaksanaan Stunting Summit 2018, yang Pembukaanya dilakukan Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla, dihadiri Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Djokowi yang dilangsungkan di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu 28/03/2018.
   Pengertian Stunting adalah; Kondisi gagal tumbuh pada Balita diakibatkan kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan dari Janin hingga dua tahun, yang disebabkan karna asupan gizi yang kurang sehingga mengakibatkan anak tumbuh  berbadan kerdil dari anak se usianya maupun berat badan rendah dan tumbuh tulang tertunda.
   Wapres Jusuf Kalla, dalam sambutan, menegaskan bahwa kondisi stunting kadang terjadi karna faktor kemiskinan, sehingga gizi tak tercukupi dan berdampak pada kecerdasan rendah, disamping itu pula kondisi ini dapat terjadi pada keluarga mampu yang disebabkan oleh pola asuh yang salah atau tidak memperhatikan keseimbangan gizi. "Untuk itu diperlukan program terobosan untuk menurunkan serta memutuskan mata rantai terjadinya stunting bagi anak Indonesia"  Tandas Wapres RI sebagaimana dikutip Kaban Penghubung Daerah Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong SH di sela acara pembukaan.
  Lebih jauh dikatakan Orang Nomor Dua di Republik Indonesia ini, bahwa penyebab Stunting ada tiga hal keliru semisal; pola asupan gizi, sanitasi dan pengaruh pola asuh yang salah.
   Gubernur Sulut Olly Dondokambey di sela pertemuan berlangsung turut larut bersama para Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Prof Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan RI Prof Dr Nila Djuwita F Moeloek, Menteri Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Eko Putro Sandjojo. (RoSa)
 
  
  

Lembaga Penyiaran di Sulut Harus Paham SIMP3

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Provinsi Sulut DR. Jemmy S. Kumendong, M. Si menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sitem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) serta Panduan Operasional Penggunaan E-Penyiaran, di Hotel Sahid Kawanua Manado. Kemarin (28/03).

Kumendong menjelaskan, bahwa sebagai kegiatan Komunikasi, Penyiaran mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam pembangunan bangsa. "Karena itu, melalui undang-undang Nomor 32 tahun 2002, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menjamin Ketersediaan informasi yang layak dan benar. "Katanya.

Dengan dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi dan Bimptek terkait SIMP3 serta e-penyiaran, maka menjadi keharusan bagi kita untuk mengikuti dan mensukseskannya terlebih bagi lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Utara dan dapat memberikan pemahaman pengetahuan lebih terkait dengan SIMP3 yang merupakan solusi permasalahan perizinan bidang penyiaran, begitupun e-penyiaran yang merupakan bagian dari SIMP3 dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan mudah dijangkau."tambahnya

Kumendong mengharapkan KPI termasuk KPID senantiasa melaksanakan Tugas dengan Baik, bahkan menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung pembangunan bangasa dan daerah, lebih khusus Sulawesi Utara,"Tutupnya.

Gubernur Olly Hadiri Stunting Summit 2018

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menghadiri acara stunting summit 2018. Kegiatan tersebut digelar di hotel Borobudur Jakarta, Rabu (28/3) dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementrian  Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bappenas RI. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Kondisi ini disebabkan kekurangan asupan gizi, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari janin hingga anak 2 tahun.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya penanganan masalah gizi buruk dan anak kerdil atau stunting secara serius oleh pemerintah.

Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya di dunia.

"Tanpa gizi yang cukup, lingkungan yang baik maka akan sangat membahayakan generasi muda kita," ucap Wapres.

Karenanya, situasi tersebut jika tidak segera diatasi akan memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan.

"Indonesia ini termasuk daerah yang kritis untuk stunting, dan telah diberikan peringatan oleh WHO bahwa Indonesia potensi stuntingnya tinggi. Karena itu masyarakat harus aktif untuk menjaga anak-anak kita," terang Wapres.

Diketahui Kementerian Bappenas menargetkan  masalah stunting menjadi prioritas nasional untuk ditangani tahun ini. Bappenas mencatat ada 9 juta anak yang mengalami stunting.  Stunting memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, pada 2019, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 28 persen. 

Dari laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2013, penderita stunting tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 51,73%. Jumlah ini diikuti oleh Sulawesi Barat (48,02%), Nusa Tenggara Barat (45,26%), Kalimantan Selatan (44,24%), dan Lampung (42,63%). Masalah stunting terendah  berada di Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur  dengan angka kurang dari 30%.  

Gubernur Olly menyatakan pemprov sulut juga mendukung program pemerintah pusat terkait penanganan masalah stunting di Sulut, anak di Sulut harus mendapat asupan gizi cukup sehingga terhindar dari masalag gizi buruk, orang tua juga diminta memperhatikan anaknya.

"Kita harus bersyukur Sulut tidak masuk dalam daftar daerah rawan stunting, untuk itu semua pihak harus menjaga hal tersebut," tutup Gubernur. (Humas provinsi sulut)

Pemprov Sulut Dukung Proyek Palapa Ring

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang digelar di Ruang F.J. Tumbelaka, Rabu (28/3/2018) siang.

"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi karena telah memilih Sulawesi Utara sebagai lokasi pelaksanaan Kunjungan Kerja. Bagi kami, ini merupakan suatu kepercayaan dan kepedulian terhadap dinamika pembangunan bangsa di Bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang saat membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE.

Diketahui, kunjungan Komisi I DPR RI yang dipimpin langsung Ketuanya yakni Abdul Haris (PKS) ini terkait Proyek Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara.

Adapun Proyek Palapa Ring merupakan pembangunan jaringan tol informasi yaitu jaringan fiber optik baik submarine maupun inland ke wilayah-wilayah kabupaten/kota yang sangat membutuhkan kehadiran negara agar jaringan broadband telekomunikasi dapat menjangkau ke wilayah-wilayah tersebut. Pembangunan jaringan telekomunikasi oleh pemerintah perlu dilakukan karena daerah-daerah tersebut dinilai tidak feasible bagi operator telekomunikasi.

Oleh karena itu, untuk mensukseskan proyek Palapa Ring Paket Tengah, Gubernur Olly menyatakan komitmen dari Pemprov Sulut untuk menjadikan stabilitas daerah, semangat persatuan dan kesatuan serta sinergitas kerja dengan DPR RI sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah.

"Sinergitas dengan berbagai stakeholder pembangunan bangsa, termasuk di dalamnya DPR RI, sebagai poin penting implementasi urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta kunci keberhasilan pembangunan daerah di lintas aspek," tandasnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly mengimbau seluruh perangkat daerah agar secara maksimal memfasilitasi ketersediaan data dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Komisi I DPR RI.

"Ini akan mengoptimalkan pencapaian pembangunan Palapa Ring di Wilayah Sulawesi Utara," imbuhnya.

Ditempat yang sama Ketua Komisi I DPR RI Abdul Haris (PKS) mengatakan proyek berteknologi tinggi itu bakal diluncurkan pada awal tahun depan.

"Proyek Palapa Ring Paket Tengah ditargetkan rampung pada 2019. Sehingga daerah-daerah yang berada di paket tengah ini sudah bisa menikmati akses broadband," ujarnya.

Hal senada diutarakan Direktur Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Anang Latif.

"Pengembangan jaringan Palapa Ring Paket Tengah ini di kemudian hari, menjadikan wilayah-wilayah yang berada dalam lingkup Palapa Ring Paket Tengah akan mendapatkan layanan jaringan pita lebar (broadband) berbasis kabel (wireline) maupun non kabel (wireless) yang dapat diaplikasikan di berbagai area kegiatan," paparnya.

Pertemuan itu turut dihadiri anggota DPR RI diantaranya Andreas Pareira (PDIP), Meutya Hafid (Golkar), Syarifuddin Hasan (Demokrat) Direktur Utama PT Len Telekomunikasi Indonesia (LTI) Pantja Gelora dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)