Sekda Ajak Masyarakat Pantau Harga Pokok Jelang Idul Fitri

Pemerintah Sulawesi Utara bersama Bank Indonesia (BI) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara 2018  dengan sub tema Stabilisasi Harga, Pasokan dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439H di kantor perwakilan Bank Indonesia Manado, Jumat (4/5).

Pemprov Sulut yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE.,MS turut hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Mengawali sambutanya Sekda memaparkan bahwa kebutuhan pokok untuk lima bulan kedepan dalam kondisi aman. Di sisi lain juga Sekda mengajak kepada peserta yang hadir untuk mengantisipasi akan adanya lonjakan harga menjelang Idul Fitri 2018.

"kita harus mencermati lonjakan-lonjakan harga satu dua bulan kedepan karena kita akan menghadapi hari raya keagamaan, hari raya lebaran,” ujar Sekda.

Untuk itu Silangen mengajak kepada setiap peserta agar tetap melakukan koordinasi dengan setiap stakeholder dalam rangka mengantisipasi hal tersebut.

Lebih jauh lagi, Silangen mengingatkan akan harga barito (bawang rica tomat) di Sulut yang mulai meningkat. “Dalam hasil pemantauan yang kita lakukan terutama di lonjakan harga kebutuhan barang pokok yang selalu menjadi momok di daerah kita ini yaitu lonjakan yang disebut dengan harga barito, dimana tomat yang dari 8000 menjadi 16000, 100% langsung memicu inflasi,” jelas Silangen.

Sejalan dengan itu, Sekda mengajak kepada 15 kab/kota untuk mensuplai kegiatan barito ini dan dijaga sehingga harga bisa stabil dan pendistribusinya dapat merata.

Sebelumnya di tempat yang sama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir. Jenny Karouw, M.Si menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakan acara rapat koordinasi ini,

"Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran kondisi ketersediaan barang kebutuhan pokok, kelancaran distribusi serta untuk mengatasi kendala dan hambatannya serta antisipasi potensi kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok jelang lebaran,” ujar Karouw

Sejalan dengan diadakannya kegiatan ini perwakilan Bank Indonesia Soekowardojo memaparkan kondisi perekonomian Sulut yang pada tahun 2017 berada di angka 6,32% dan pada tahun 2018 diperkirakan 6,2-6,6%. Dan laju inflasi dari Januari sampai pada akhir April 2018 faktor penyumbang inflasi nomor 1 ada pada tomat 1,73%.

Senada dengan itu Staf Ahli Menteri Perdagangan RI Sutriono Edi memaparkan bahwa potensi kenaikan permintaan pada puasa dan lebaran dimana inflasi kelompok bahan makan tertinggi pada saat puasa lebaran.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut perwakilan dari kab/kota serta kepala SKPD yang terkait dan para pelaku usaha barang pokok se-Sulawesi Utara. (Humas Pemprov Sulut)

Dondokambey Berikan Pemahaman Keprotokolan Bagi anggota DWP Sulut

Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Clay Dondokambey memberikan materi terkait Keprotokolan kepada para pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulut.

Materi terkait Keprotokolan tersebut disampaikan dalam acara Workshop Wanita Dan Ketahanan Keluarga Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulut di Hotel Aryaduta Manado, Jumat (4/5).

Dondokambey memberikan pemahaman kepada para ibu-ibu tentang kepeotokolan dimana Keprotokolan menurut pasal 1 UU Nomor 9 tahun 2010, adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

Keprotokolan adalah aturan-aturan atau norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintahan dan bermasyarakat.

Dondokambey menjelaskan bahwa peran protokol tidak hanya sebagai pembawa acara atau petugas yang mempersilakan tamu. “Peran seorang protokol lebih dari itu. Mereka harus mampu sebagai seorang manajer yang mengatur jalannya kegiatan dengan baik. Mereka juga harus bertindak sebagai mediator dan koordinator. Tenaga protokol harus berkoordinasi dengan baik dengan semua pihak yang terlibat, sehingga acara dapat berjalan lancar, tertib, dan aman,” ujar Dondokambey.

Untuk itu Karo Umum dan Protokol ini mengatakan kepada para anggota DWP  Sulut untuk memahami aturan keprotokolan dalam acara sehingga pelaksanaan satu acara bisa berjalan dengan baik dan lancar.(humas provinsi sulut)

Beri Materi Diseminasi Ketatalaksanaan, Ketua TP PKK Sulut Harap ASN/THL Gunakan Seragam Sesuai Aturan

Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Utara mengadakan Diseminasi Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan serta mendapuk Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Ibu Rita Dondokambey Tamuntuan sebagai pemberi materi dalam kegiatan tersebut pada Jumat (4/5) di Ruang Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut.

Ibu Rita menyebutkan berdasar pengamatan penggunaan pakaian baik PDH, pakaian batik khas daerah dan pakaian olahraga yang dikenakan oleh para ASN dinilai belum seragam. Hal ini yang mendasari perlunya dilakukan diseminasi Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 dan Pergub Sulawesi Utara No.8 Tahun 2016 tentang keseragaman atribut dan pakaian dinas yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Dalam materinya Rita menunjukan slide gambar contoh pakaian dinas yang sesuai dengan aturan. "PDH lengan panjang, pendek digunakan untuk pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama sedangkan PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat adminstrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional dan pelaksana," jelas dia.

Ibu Rita juga menjabarkan untuk seragam batik yang dikenakan pada hari Kamis semestinya adalah batik khas daerah. Demikian pula pemakaian atribut olahraga pada hari Jumat yang dianggap perlu mendapat perhatian.
"Pakaian hari Jumat saat olahraga masih ada yang tidak sesuai aturan. Masih ada yang memakai jeans juga legging dan kaos olahraga yang ketat. Sepatu yang dikenakan haruslah jenis sepatu olahraga," imbuhnya.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor 800/3450/sekr-bkd tanggal 21 Desember 2017 perihal  Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Bersama Sepanjang Tahun 2018 yang menyebutkan pada poin satu bahwa ASN wajib menggunakan seragam olahraga training (training perangkat daerah atau training bebas rapi), serta dilarang menggunakan jeans, legging 3/4, pakaian senam ketat dan sebagainya. Poin kedua menyebutkan bahwa ASN wajib mengganti pakaian olahraga dengan pakaian batik nasional setelah pelaksanaan olahraga.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs.Edison Humiang, M.Si menyatakan perlunya peserta mengikuti dan memanfaatkan kegiatan diseminasi ini yang diharapkan semakin meningkatkan kedisiplinan dalam berpakaian, keseragaman serta kerapihan ASN.

"Lewat kegiatan diseminasi ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang sama dalam penggunaan PDH, batik ataupun pakaian ciri khas daerah. Pahamilah bahwa selain untuk meningkatkan keseragaman, disiplin, serta tanggung jawab kita sebagai ASN kegiatan ini merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan motivasi kerja bagi kita sekalian dalam berkontribusi terhadap visi pembangunan daerah," demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Asisten I.

Diketahui kegiatan ini merupakan rangkaian lanjutan dari kegiatan sebelumnya dimana telah dilakukan diseminasi keseragaman pakaian kerja terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemerintah Setda Provinsi Sulut.

Nampak hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Organisasi sekaligus pembicara Glady Kawatu, SH, M.Si, para pejabat eselon tiga, eselon empat dan para kepala tata usaha di lingkup Pemerintah Setda Provinsi Sulawesi Utara.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Ajak Kadin Investasi di Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengajak pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk berinvestasi di Sulut.

Gubernur Olly menyebutkan, Sulut yang berada di garda terdepan Republik Indonesia ini sebagai daerah yang memiliki potensi investasi di sektor pariwisata, infrastruktur dan kelautan yang sangat menjanjikan sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat berinvestasi.

“Saya ajak Kadin untuk semakin banyak berinvestasi di Sulut,” kata Olly pada pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Timur Kadin Indonesia Tahun 2018 di Grand Kawanua International Convention Center Manado, Jumat (4/5/2018) siang.

Terkait peluang investasi sektor pariwisata, Olly menyebutkan saat ini Sulut menjadi daerah wisata diminati di Indonesia. "Banyak wisatawan datang ke Sulut," tandasnya.

Diketahui, jumlah wisatawan mancanegara ke Sulut di tahun 2017 mencapai hampir 100.000 orang dan wisatawan nusantara 1.698.523 orang. Hal ini, memicu berkembangnya usaha sarana penunjang, seperti jumlah hotel berbintang mencapai 38 hotel, dan hotel non bintang mencapai 325 hotel.

Berkembangnya sektor pariwisata juga menunjang pertumbuhan ekonomi Sulut. Berdasarkan data BPS tahun 2017, ekonomi Sulut tumbuh sebesar 6,32 persen atau diatas petumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07 persen.

Selain pariwisata, Gubernur Olly juga menyinggung pentingnya peranan pelabuhan untuk memperkuat sektor ekonomi dan industri. Olly meminta pengusaha Kadin dapat memanfaatkan Pelabuhan Bitung untuk membuka jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia.

“Kalau jalur ini dibuka, di Sulut lewat Pelabuhan Bitung misalnya, tentu harga barang bisa lebih murah dan makin bisa bersaing. Pemerintah provinsi pasti mendukungnya," bebernya.

Lebih jauh, Gubernur Olly berharap lewat rakor wilayah timur Kadin dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis implementatif sebagai modal penting bagi organisasi dalam peran aktifnya membangun organisasi, daerah dan bangsa Indonesia kedepan.

Ditempat yang sama, Ketua Kadin Sulut, Hangky Arther Gerungan menerangkan tujuan dilaksanakannya rakor tersebut untuk membahas sejumlah sektor penting di wilayah timur Indonesia.

"Rapat ini membahas penguatan sektor penting yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi di wilayah timur Indonesia yakni sektor infrastruktur, sektor pariwisata dan sektor kelautan dan perikanan," katanya.

Gerungan optimis rakor tersebut dapat meningkatkan komunikasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah serta meningkatkan partisipasi pengurus Kadin Indonesia.

Rakor Wilayah Timur Kadin Indonesia turut dihadiri Sesditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna Sumadinata, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan, Juan Permata Adoe dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto. (Humas Pemprov Sulut)

Wakil Katua TP PKK: DWP Harus Jadi Pelopor Kehidupan Rukun di Sulut

Keluarga merupakan harapan dan benteng untuk mengawasi, membina, membentuk dan memelihara nilai-nilai etis,moral serta peradaban kemanusiaan. karena itu keutuhan kehidupan keluarga sangat perlu dipelihara dan dipertahankan sebab perannya sangat potensial dalam menyangga kehidupan moral masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua TP PKK Sulut dr. Kartika Devi Kandouw Tanos saat membuka kegiatan Workshop Wanita Dan Ketahanan Keluarga Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulut di Hotel Aryaduta Manado, Jumat (4/5).

Dikatakannya Kaum wanita dituntut dalam membinan dan membentuk keluarga yang di lingkupi cinta kasih, keluarga yang harmonis dan keluarga yang mampu menjadi saksi serta berkat bagi sesama.

Keluarga dalam membina dan mengarahkan generasi muda agar terhindar dari berbagai ekses negatif perkembangan zaman, seperti narkoba, miras, pornografi, pornoaksi, pelecehan seksual, tindak kekerasan dan lain sebagainya.

Keluarga dalam hal ini wanita selaku ibu dan orangtua di tuntut mampu membina moral sekaligus iman dan taqwa generasi muda agar memiliki self awareness yang kuat, sehingga dapat menghindarkan diri dari berbagai hal negatif perkembangan zaman.

Disisi lain, mampu membekali mereka dengan kecerdasan spiritual, emosional dan tentunya intelegasi sehingga kedepan mereka mampu tampik sebagai generasi yang berdaya saing.
Seluruh anggota Dharma Wanita persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Utara, untuk senantiasa tampil sebagai pelopor kehidupan yang rukun dan damai di bumi Nyiur Melambai, serta senantiasa tampil sebagai mitra aktif dan terandalkan Pemerintah Daerah.

Untuk itu Konstruktifnya tujuan dari workshop ini sebagai wahana berbagai informasi, ide serta gagasan sehingga pada akhirnya nanti, kegiatan ini akan memberikan output serta outcome positif sebagaimana yang menjadi tujuan utamanya.

Kesemuanya itu,sebagai wujud sumbangsih dalam membangun daerah,menuju terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, berkepribadian dalam budaya.(humas provinsi sulut)